REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengungkapkan jumlah kasus stunting (gizi tidak seimbang) cukup tinggi, mencapai 5.000 kasus.
Padahal berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok Agustus tahun 2020 ada 5.718 dari 107.710 balita atau 5,3 persen anak mengalami stunting. Jumlah ini mengalami penurunan pada Februari 2021 menjadi 4,7 persen atau ada 4.923 dari 102.815 balita stunting.
"Penyumbang terbesar kasus stunting merupakan warga pendatang," ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Balai Kota Depok, Senin (29/11).
Menurut Idris, ada data yang cukup mengagetkan bahwa di beberapa kelurahan saat ini kasus stunting cukup tinggi. "Ada data yang mengagetkan karena di beberapa kelurahan kenaikan kasus stunting luar biasa. Saya bilang, tolong dicek data kasus stunting harus by name by address dan sesuai dengan NIK,” terang Idris.
Ia menegaskan, pihaknya merasa tingginya kasus stunting di Kota Depok karena sebagai kota migrasi tentu bisa dibawa para migran atau warga pendatang bukan murni penduduk Kota Depok.
"Ini kan kota migrasi, jangan-jangan data ini merupakan migran, pendatang baru yang membawa permasalahan stunting. Dan memang benar, setelah dicek mereka merupakan warga pendatang baru dan belum pindah, masih KTP daerah asal," tegas Idris.
Lanjut Idris, jangan sampai mindset soal stunting itu hanya terjadi pada orang miskin. "Sebab, di beberapa perumahan elit juga ditemukan kasus stunting. Ini karena parentingnya tidak jalan. Tidak diperhatikan masalah makan sehingga gizinya tidak seimbang," tuturnya.
Untuk menekan angka stunting, Pemkot Depok telah resmi melaunching Program Depok Sukses Bebas Stunting Mewujudkan Kota Ramah Anak (D'Sunting Menara).
"Program ini merupakan upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas di masa depan. Jadi, saya minta untuk semua pihak berkomitmen menjalankan program D'Sunting Menara. Generasi cerdas harus dalam segala aspek fisik, otak, mental, dan spiritualnya. Tentunya hal ini bagian dari usaha kita semua wujudkan anak Kota Depok melalui pencegahan dan penanganan stunting berbasis kemandirian keluarga," jelas Idris.
Menurut Idris, program D'Sunting Menara juga salah satu bagian dari upaya Pemerintah Kota Depok mendukung Zero New Stunting sesuai Rancanangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2023.
"Masyarakat harus mengubah mindset bahwa stunting dapat terjadi pada semua kalangan. Penanganannya ada pada masalah gizi di Posyandu, pengetahuan orang tua terkait cara pengasuhan harus diperhatikan sehingga tidak terjadi stunting," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika