REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sekaligus Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo menyatakan, Proyek Strategis Nasional (PSN) harus tetap dijalankan. Meski negara tengah berjuang mengatasi Covid-19. Ia menyebutkan, sejak pertama kali ditetapkan pada 2016 sampai November 2021, pemerintah melalui KPPIP telah melakukan percepatan penyelesaian 124 PSN. Total nilai investasinya sebesar Rp 626,1 triliun.
Adapun selama pandemi Covid-19, yakni Januari 2020 sampai November 2021, terdapat 32 PSN yang berhasil diselesaikan senilai Rp 158,8 triliun. Bahkan hingga akhir 2021, diestimasi ada tambahan 8 proyek senilai Rp 94,3 triliun, sehingga total proyek yang berhasil diselesaikan selama 2020-2021 diperkirakan sebanyak 40 PSN senilai Rp 253,1 triliun.
Wahyu menuturkan, berdasarkan Permenko Nomor 7 Tahun 2021, terdapat 208 Proyek dan 10 Program PSN dengan nilai investasi sekitar Rp 5.698,5 triliun. Mayoritas proyek berskala besar yang pembangunannya dimulai pada 2016, saat ini sudah beroperasi secara penuh.
Percepatan pelaksanaan PSN berdampak langsung terhadap penyerapan investasi dan tenaga kerja. Di tengah keadaan pandemi, PSN yang sudah selesai sejak 2016 telah menciptakan lebih dari 11 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Penyelesaian PSN sebagai agenda strategis dan prioritas guna mempercepat pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.
"PSN merupakan proyek infrastruktur yang ditargetkan mampu meningkatkan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Langkah strategis ini bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Wahyu.
Dari keseluruhan 32 PSN yang selesai tersebut, kata dia, ada 12 PSN pada 2020 senilai Rp 123,1 triliun. Lalu 20 PSN pada periode Januari sampai November 2021 dengan nilai Rp 35,7 triliun.
Adapun sampai Desember 2021, KPPIP mengestimasi akan ada tambahan 8 proyek lagi didorong penyelesaiannya senilai Rp 94,3 triliun. Sehingga total menjadi 28 PSN yang akan selesai senilai Rp 130 triliun sepanjang 2021. Pada 2022, KPPIP memperkirakan ada 29 PSN dapat selesai.
Proyek Strategis Nasional ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan Pulau Jawa sebesar Rp 1.969,8 triliun atau 34,57 persen. Disusul Sumatera Rp 778,4 triliun (13,66 persen), Maluku dan Papua Rp 566,6 triliun (9,94 persen), Kalimantan Rp 505,8 triliun (8,87 persen), Sulawesi Rp 276,9 triliun (4,85 persen), Bali dan Nusa Tenggara Rp 58,6 triliun (1,03 persen), dan sisanya program dan proyek skala nasional Rp 1.542,4 triliun atau 27,06 persen dari keseluruh PSN.
Wahyu mengungkapkan, sepanjang periode 2016 hingga November 2021, pengembangan infrastruktur di berbagai sektor telah memberikan dampak yang signifikan. Contohnya terdapat tiga proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sudah selesai, sehingga menambah layanan pengadaan air bersih dan sanitasi kepada lebih dari 2 juta orang.
Begitu juga dengan proyek bendungan, ada 22 bendungan PSN telah terbangun, menambah persediaan air baku sebesar 1,56 Miliar m3, mereduksi potensi banjir sebesar 4.306,72 m3 per detik, meningkatkan pasokan air baku sebesar 10.990 liter per detik, mengairi sawah seluas 206.000 hektare, dan memproduksi 123 MW listrik. Proyek irigasi, telah terbangun tambahan jaringan irigasi untuk mengairi sawah seluas 865.4 hektare.
"Berbagai peraturan juga disusun demi mempercepat penyelesaian proyek strategis. Di antaranya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Hak Pengelolaan Terbatas. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional yang mengatur percepatan proses perencanaan hingga pengoperasian proyek PSN," jelas dia.
Pemerintah juga telah berkomitmen mendorong dan meningkatkan upaya pembiayaan proyek melalui creative financing untuk Proyek Strategis Nasional dalam rangka mengurangi beban APBN untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Pemerintah tengah mengembangkan strategi dan rekomendasi skema alternatif pembiayaan infrastruktur melalui Land Value Capture (LVC).
"LVC ini diinisiasi untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia yang meningkat secara signifikan pada periode tahun 2020-2024," kata Wahyu. Ia menambahkan, sinergi dan kolaborasi antarsektor dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia, diharapkan dapat mendorong akselerasi penyelesaian Proyek Strategis Nasional sehingga bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika