Ketika Miskin Jadi Barang Dagangan

Oleh : Ratna Puspita, Jurnalis Republika.co.id

REPUBLIKA.CO.ID, Apa itu miskin? KBBI mengartikannya sebagai tidak berharta dan serba kekurangan atau berpengasilan sangat rendah. Sejak kecil, kita dididik untuk membantu orang yang tidak berharta ini.

Saya ingat, pada masa lalu atau bertahun-tahun lalu, pemerintah menggunakan istilah ‘mengentaskan kemiskinan’. Saya sempat bertanya-tanya apakah ‘mengentaskan kemiskinan’ berarti membuat semua orang menjadi kaya?

KBBI menjelaskan mengentaskan berarti memperbaiki nasib atau keadaan yang kurang baik kepada yang lebih baik. Saya kemudian memahami mengentaskan kemiskinan sebagai upaya membuat orang miskin menjadi lebih berdaya.

Namun, tahun berjalan, kemiskinan adalah tontonan. Miskin adalah objek yang bisa dijualbelikan kepada penonton. Setidaknya, itulah gambaran realitas pada media massa kita.

Ada banyak riset soal ini di Indonesia. Banyak peneliti menggunakan istilah: komodifikasi. Komodifikasi terkait dengan komoditas atau barang dagangan. Dalam praktiknya, tidak hanya barang atau jasa yang diubah menjadi barang dagangan. Orang juga bisa diubah menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual.

Pada suatu massa, televisi di Indonesia lebih memilih menayangkan acara ‘bagi-bagi uang’ kepada orang miskin. Alih-alih menjadikan orang miskin sebagai sentral, acara tersebut sebenarnya memosisikan orang miskin sebagai objek dagangan.

Bergeser pada era media ketika YouTube perlahan menggantikan peran televisi konvensional, fenomena menjadikan orang miskin sebagai objek masih bertahan. Acara ‘bagi-bagi uang’ kepada masyarakat miskin menjadi objek utama untuk mendapatkan penonton. Ada juga yang tega melakukan prank kepada orang miskin.

Acara semacam itu mendapatkan kritikan karena media massa dan kini konten kreator mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada yang dia bagikan kepada orang miskin. Selain itu, ‘bagi-bagi uang’ kerap dikritik karena tidak membuat orang miskin menjadi lebih berdaya.

Selain itu, tayangan orang miskin di media, baik konvensional maupun digital, akan memberikan gambaran soal orang miskin di benak publik. Menurut Clawson & Rakuya (2000), gambaran orang miskin di media akan berdampak pada opini publik yang akan berdampak pada kebijakan publik.

Clawson & Rakuya (2000) mengatakan, jika media menggambarkan orang miskin dengan tidak akurat dan stereotip tentang orang miskin maka publik akan mendorong kebijakan yang tidak tepat tentang orang miskin. Akibatnya, elite politik mungkin akan mengambil kebijakan yang sebenarnya tidak mengatasi persoalan sebenarnya dari kemiskinan.

Nah, bagaimana dengan elite politik? Peneliti dari Universitas Leiden, Ward Berenschot, pada 2019 pernah menyatakan bahwa politikus di Indonesia didominasi orang kaya. Tanpa representasi orang berlatar belakang miskin, kebijakan layanan publik akan sulit berpihak pada orang miskin.

Tanpa merendahkan usaha kerja keras para orang kaya yang mendominasi dunia politik di Indonesia, para orang kaya kerap melupakan mereka memiliki hak istimewa. Mereka memaknai kerja keras berdasarkan pada pengalamannya. Padahal bagi orang miskin, masalahnya bukan hanya pada kerja keras.

Di sisi lain, setiap masa pemilihan, kampanye sering kali menjanjikan upaya mengatasi kemiskinan. Masalah lainnya adalah politik uang. Orang miskin masih menjadi sasaran dari politik uang.

Alhasil, upaya menjadikan orang miskin sebagai makhluk yang berdaya masih menjadi pekerjaan rumah orang-orang politik. Para elite politik sebenarnya punya sarana untuk turun lapangan untuk menangkap realitas sebenarnya tentang orang miskin.

Namun, apakah para elite sudah menangkap realitas orang miskin dan mewujudkan upaya memberdayakan orang miskin dalam kemiskinan. Jangan-jangan, level politisi kita masih menjadikan orang miskin sebagai objek kampanye. Jangan-jangan juga, politisi kita masih menggunakan orang miskin sebagai alat sindir-menyindir dengan lawan politiknya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika