REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta segera membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan eksekutif yakni Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Raperda Hak Penyandang Disabilitas. Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, menyebutkan, pembahasan kedua Raperda yakni revisi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat Bamus pada Jumat (28/1).

"Untuk Raperda RDTR, tinggal pembahasan di Rapimgab pada 9 Februari 2022. Sedangkan Raperda Disabilitas tinggal pembahasan satu per satu," ucap Taufik, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (1/2/2022). Taufik menjelaskan, mengenai Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, akan diawali dengan penyampaian pidato dari Gubernur pada 7 Februari mendatang.

Kemudian dilanjutkan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi pada 8 Februari dan penyampaian jawaban Gubernur akan disampaikan di waktu yang sama. Setelah itu, pembahasan Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, akan mulai dibahas di tingkat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama eksekutif pada Februari hingga Maret mendatang.

Pembahasan diawali dengan paparan eksekutif, uji publik (Rapat Dengar Pendapat Umum/RDPU) hingga pembahasan pasal per pasal. "Khusus untuk disabilitas, pembahasan dilakukan secara simultan sesuai agenda Bapemperda," tuturnya.

Dengan demikian, Taufik berharap agar masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengusul agar mempersiapkan seluruh materi pembahasan tanpa terkecuali. "Supaya ini cepat terbahas dan bisa disetujui sesuai jadwal yang kita tetapkan hari ini," ucap Taufik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika