REPUBLIKA.CO.ID, OTTAWA -- Kepolisian Kanada akan melakukan dorongan terakhir untuk membubarkan pengunjuk rasa yang melumpuhkan ibu kota. Pasalnya para demonstran berkemah dan parkir di jalan-jalan Ottawa selama lebih dari tiga pekan demi memprotes peraturan pembatasan pandemi Covid-19.
Sejak mulai menggelar penindakan pada Jumat (18/2/2022) lalu polisi Kanada telah melakukan 170 penangkapan dan menilang 53 kendaraan. Penindakan dilakukan setelah Perdana Menteri Justin Trudeau memberlakukan masa darurat.
Pada Sabtu (19/2/2022) kemarin polisi menggunakan semprotan merica dan granat kejut untuk mendorong pengunjuk rasa yang bersikeras untuk bertahan. Penegak hukum berhasil membersihkan area di depan gedung parlemen dan samping kantor perdana menteri. Namun masih terdapat kantong-kantong pengunjuk rasa. Polisi mengatakan beberapa demonstran yang ditangkap Sabtu kemarin mengenakan baju pelindung dan membawa granat asap dan jenis petasan di tas dan kendaraan mereka.
"Operasi ini masih melangkah maju, ini belum selesai dan butuh waktu sampai kami mencapai tujuan kami," kata Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian Ottawa Steve Bell, Sabtu lalu.
Awalnya pengunjuk rasa hanya ingin peraturan yang mewajibkan sopir truk lintas batas negara untuk divaksin. Akan tetapi blokade berubah menjadi unjuk rasa menentang Trudeau dan pemerintahannya. Pada Senin (14/2/2022) lalu Trudeau memberlakukan masa darurat sehingga memberi pemerintahnya wewenang lebih banyak untuk menghentikan pengunjuk rasa. Termasuk membekukan rekening yang diduga digunakan untuk membantu blokade tanpa harus perintah pengadilan.
"Polisi turun ke jalan sesuai dengan metode dan bertanggung jawab, ini menggembirakan tapi pekerjaan belum selesai," kata Menteri Keselamatan Publik Kanada Marco Mendicino.
Bell mengatakan para pengunjuk rasa akan dimintai pertanggungjawaban. "Kami akan aktif untuk mengidentifikasi Anda dan menindaklanjutinya dengan sanksi finansial dan dakwaan pidana, penyelidikan akan berjalan selama berbulan-bulan ke depan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika