Pemkot Malang Verifikasi Ribuan Usulan dari Kegiatan Musrenbang dan Pokir DPRD
Rep: Wilda Fizriyani/ Red: Muhammad Fakhruddin
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengadakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Verifikasi Usulan Rencana Pembangunan Tahun 2023 di Ijen Suites Hotel and Convention, Rabu (23/2/2022). Pada kegiatan ini, Pemkot Malang harus memverifikasi ribuan usulan dari hasil Musrenbang dan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. | Foto: Dok. Humas Kota Malang
REPUBLIKA.CO.ID,MALANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang menyelenggarakan verifikasi terhadap ribuan usulan dari kegiatan Musrenbang dan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Lebih detail, terdapat 832 usulan dari kegiatan Musrenbang dan 356 usulan dari Pokir DPRD.
Wali Kota Malang, Sutiaji mengapresiasi peran seluruh masyarakat dalam proses musrenbang dan anggota DPRD yang telah menelurkan pokok pemikirannya. Selanjutnya, pihaknya harus melakukan verifikasi terhadap usulan-usulan tersebut bersama berbagai pemangku kepentingan. "Ini sangat penting agar kendala pada saat pembangunan dilaksanakan di tahun 2023 dapat diminimalisir," ucap Sutiaji saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Verifikasi Usulan Rencana Pembangunan Tahun 2023 di Ijen Suites Hotel and Convention, Rabu (23/2/2022).
Dari sisi anggaran, Sutiaji memastikan, Kota Malang termasuk satu dari empat daerah di Jawa Timur yang dinilai segera menuju kemandirian fiskal dengan kekuatan pendapatan asli daerah. Kemudian segala hal yang belum tercapai dalam RPJMD akan dikuatkan pada masa akhir periode 2023. Penguatan ini nantinya tentu harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Demi terwujudnya hal tersebut, maka diperlukan verifikasi secara mendetail. Kemudian juga menyelaraskan usulan musrenbang dan pokir DPRD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD).
Menurut Sutiaji, setidaknya akan ada empat agenda strategis 2023. Empat hal tersebut antara lain infrastruktur penunjang aksesibilitas (jalan, jembatan, PJU), penanganan banjir, pendukung pencegahan stunting (air bersih, sanitasi dan kawasan kumuh), dan pengelolaan PSU dan aset. Sutiaji meminta para pemangku kepentingan untuk memperhatikan empat agenda tersebut.
Pria berkacamata ini juga mendorong jajarannya memperhatikan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini terutama mengenai proses pengadaan barang/jasa dan meningkatkan kualitas perencanaan. Lalu juga tentang pembangunan dan pengawasan pekerjaan dan mengakomodasi masukan tematik.
Hal tak kalah penting, yakni perlunya mendorong infrastruktur responsif kelompok rentan dan gender. "Serta memperkuat komunikasi pembangunan di era disrupsi digital saat ini," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika mengapresiasi kinerja Pemkot Malang dan partisipasi masyarakat yang berhasil menjaga kinerja pendapatan daerah di tengah pandemi. Menurutnya, langkah ini sangat penting dilakukan untuk keberlanjutan pembangunan. Kinerja anggaran Kota Malang dinilai baik meskipun ada keterbatasan kemampuan untuk memenuhi seluruh prioritas.
Pada kesempatan serupa, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Diah Ayu Kusumadewi dalam laporannya menyampaikan verifikasi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan. Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi dan memenuhi target yang telah ditentukan. Semua usulan akan diverifikasi sesuai arahan Wali Kota Malang agar prioritas dan eksekusinya bisa tepat sasaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
