REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Sumber dari pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan Venezuela membebaskan dua warga AS yang mereka tahan pada Selasa (8/3/2022) kemarin. Keputusan ini tampaknya sebagai sikap baik pada pemerintah Presiden Joe Biden setelah Washington mengirimkan delegasinya ke Caracas.
Sumber itu mengatakan salah satu tahanan yang dibebaskan adalah Gustavo Cardenas, salah satu eksekutif perusahaan minyak Citgo yang ditahan 2017 dan didakwa atas pasal yang menurut AS mengada-ada. Satu lagi adalah warga Kuba-AS yang ditahan dengan dakwaan yang berbeda.
Pertemuan akhir pekan lalu tidak hanya fokus pada nasib warga AS yang ditahan di Venezuela. Tapi juga kemungkinan AS melonggarkan sanksi-sanksinya pada anggota negara produsen minyak, OPEC untuk mengisi hilangnya pasokan setelah Biden melarang impor minyak Rusia sebagai respon atas invasi ke Ukraina.
Belum diketahui di mana keberadaan para tahanan yang sudah dibebaskan. Walaupun mereka diperkirakan segera diterbangkan ke AS tanpa penundaan. Washington ingin membebaskan setidaknya sembilan orang termasuk para eksekutif yang dikenal Citgo 6, dua orang mantan pasukan khusus angkatan darat atau Green Berets dan seorang mantan anggota marinir.
Dibebaskan dua orang tahanan ini dapat menjadi fondasi kemungkinan positif pada perundingan AS dan Venezuela berikutnya. Pemerintahan mantan Presiden Donald Trump memiliki hubungan yang buruk dengan Venezuela yang kemudian dilanjutkan pemerintaan Biden.
Para tahanan AS dibebaskan setelah Presiden Nicolas Maduro berbicara dengan pemerintahan Biden mengenai upaya mengurangi dampak kenaikan harga gas yang disebabkan sanksi negara-negara Barat terhadap Rusia.
Pada Selasa kemarin Biden meningkatkan tekanannya pada Rusia dengan melarang minyak dan komoditas energi Rusia lainnya. Larangan ini dapat menaikan harga bahan bakar di dalam negeri, menambah tekanan baru pada inflasi.
Langkah pemerintah Biden pada Venezuela juga ditujukan untuk melihat sejauh mana Maduro siap menjaga jarak pada Rusia. Tapi Capitol Hill mengkritik keras keputusan Gedung Putih tersebut karena terlibat dengan Maduro yang mendapat sanksi atas pelanggaran hak asasi dan represi politik.
Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat Robert Menendez meminta pemerintah untuk tidak berhubungan dengan Venezuela. Dalam pernyataan ia mengatakan Maduro merupakan kanker bagi kawasan.
"Dan kami tidak boleh memberi napas kehidupan baru untuk rezim pembunuh dan penyiksa," kata Menendez.
Pada tahun 2019 lalu AS mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden Venezuela yang sah. Setelah negara-negara Barat menilai hasil Maduro mencurangi pemilihan 2018 yang membuatnya kembali berkuasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika