REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar, terus berupaya untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok menjelanh bulan Ramadan dan Idul Fitri 2022. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan, pihaknya mengalokasikan anggaran Rp 15 miliar untuk operasi pasar murah (OPM) untuk mengendalikan berbagai harga kebutuhan pokok.
"Dana subsidi (untuk operasi pasar murah, red) Rp 15 miliar. Kalau barang masih kita kaji, bisa beras, gula pasir daging, pastinya tidak semua disubsidi masih kita koordinasikan. Kita didampingi BPKP," ujar Iendra kepada wartawam di Gedung Sate, Senin (21/3).
Iendra mengaku, saat puasa dan menjelang lebaran harga komoditas mengalami kenaikan. Itu, merupakan dinamika setiap tahun selalu terjadi.
"Ya paling tidak ada dua momen terutama dalam bahan pokok secara umum hari besar keagamaan islam dan natal tahun baru," katanya.
Oleh karena itu, dari sisi pemerintah pihaknya terus bertindak selama sebulan ini masih dikaji bahan pokok mana yang mau disubsidi dan besaran subsidinya berapa. "Karena subsidinya tidak semua tentunya. Tapi yang terdampak dan berapa yang akan kita berikan, kemarin kita ada subsidi dari pemerintah pusat di minyak goreng. Tapi jelang puasa nanti kita akan subsidi bahan pokok yang lain," paparnya.
Iendra mengaku, menjelang ramadan, selama dua bulan ke belakang, pihaknya sudah melakukan pemantauan ke beberapa pasar di Kota Bandung. Terutama, di lima memang prematur ada komoditas yang naik dan hilang barangnya dipasaran.
"Tetapi pada dasarnya stok setelah konsolidasi dengan bulog dan mentan bahwa secara stok Insya Allah terjamin dan tinggal kita awasi distribusi jangan sampai kayak minyak goreng," katanya.
Produsen, kata dia, sudah mengakui ada stok tapi ada hambatan di distribusi. Ini jadi permasalahan dan tantangan semua pihak.
Terkait OPM minyak goreng, kata dia, belum ditentukan karena OPM kemasan agak sulit. Pihaknya, harus mengecek ke BUMD stok ada berapa dan pihaknya lebih selektif untuk masyarakat yang memerlukan dan lokasi tidak terjangkau pasar ritel dan rakyat.
"Saya sampaikan di rapat koordinasi dan evaluasi, kami minta kabupaten dan kota secara umum sudah mulai membanjiri minyak goreng dan ada beberapa pasar yang belum terlayani data pasti belum saya cek lagi, sore ini kita rapat lagi mudah-mudahan yang pasti sudah kita rangkum," paparnya.
Iendra pun heran dengan stok minyak goreng. Kementerian Perdagangan, menyatakan cukup besar stok yang digelontorkan tetapi di lapangan tidak. Ini ada tantangan di distribusi dan sedang digarap di Mendag kerja sama Polda dan minta daerah mengawasi di distributor.
"Saya tidak bisa jamin data mendag karena di lapangan faktanya tidak. Pada 14 Maret kemarin melalui dashboard itu kita diakui betul total minyak goreng produsen ke Jabar hampir 89 juta liter tapi di lapangan tidak ada," ujarnya.
"Kalau jumlah itu ada kira-kira kan satu warga dua liter, tapi distribusi apakah secara keseluruhan udah di jor atau ada kesumbat di sisi mana. Sehingga, kelangkaan masih terjadi," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika