REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengetuk hati para produsen swasta dalam meningkatkan alokasi minyak goreng (migor) di pasar untuk kebutuhan dalam negeri. Erick menilai peningkatan alokasi berdampak besar dalam upaya mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasar.

"Oleh karena itu, kita mengetuk teman-teman swasta, ayolah kembali (meningkatkan alokasi)," ujar Erick dalam Economic Outlook 2022 bertajuk "Percepatan Pemulihan Ekonomi Indonesia" di Jakarta, Selasa (22/3/2022). 

Erick menilai isu minyak goreng menjadi persoalan bersama, baik pemerintah, BUMN, dan swasta. Erick mengatakan BUMN hanya memiliki luas lahan perkebunan sawit sebesar empat persen dengan kontribusi nasional sebesar tujuh persen. Beberapa waktu lalu, ucap Erick, BUMN bahkan mengalihkan seperempat produksi CPO yang bukan minyak goreng ke minyak goreng.

Erick menilai swasta yang menguasai mayoritas lahan dengan 56 persen dari lahan perkebunan kelapa sawit secara nasional dapat meningkatkan peran dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng. 

"Saat ada isu minyak goreng, kita (BUMN) switch seperempat produksi yang tadinya bukan minyak goreng, kita ubah dan gelar operasi pasar. Apakah cukup? Tidak. Makanya kita ketuk teman-teman swasta," ucap Erick.

Erick menilai rasa gotong royong dan kebersamaan menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Menurut Erick, kerukunan dan stabilitas yang terjaga akan mendongkrak roda perekonomian lebih baik. Erick menilai isu minyak goreng tentu akan memiliki dampak negatif bagi ekonomi Indonesia. 

"Yang namanya ekonomi perlu ada kerukunan. Kalau ingin ekonomi kita tumbuh perlu ada kerukunan itu," kata Erick.

Ikuti Whatsapp Channel Republika