REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menanggapi recana aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang akan digelar pada 11 April 2022. Ia pun menjelaskan, pemerintah tak melakukan peretasan kepada para peserta aksi yang mayoritas mahasiswa.
"Pemerintah tidak pernah melakukan peretasan. Tidak ada itu peretasan," ujar Johnny di rumah dinasnya, Jakarta, Ahad (10/4/2022).
Meski begitu, ia meminta semua pihak menjaga ruang digitalnya dengan baik. Beberapa cara di antaranya adalah menjaga enkripsi hingga mengganti kata kunci secara berkala, demi menghindari peretasan ruang digital.
Ia juga mengingatkan masyarakat mewaspadai hoaks yang disebarkan secara terus-menerus atau berkali-kali. Pasalnya, hoaks yang disebarluaskan secara terus-menerus tersebut akan dianggap sebagian masyarakat sebagai sebuah kebenaran. "Jangan ada hoaks, misinformasi, dan disinformasi yang diproduksi serta diedarkan di ruang digital," ujar Johnny.
Dalam aksi 11 April, BEM SI memiliki enam tuntutan. Pertama, mendesak dan menuntut Jokowi bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.
Kedua, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.
Ketiga, mahasiswa menuntut Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran. Keempat, mendesak dan menuntut Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Kelima, mendesak Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.
Kemudian tuntutan terakhir, mahasiswa mendesak Jokowi-Ma'ruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika