REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Plastik membanjiri hotel karantina di Hong Kong. Remote control dibungkus plastik, bantal dibungkus kantong plastik, makanan dilengkapi dengan peralatan makan plastik.

Kebijakan karantina ketat Hong Kong yang dimaksudkan untuk menghentikan Covid-19 di perbatasan dan di tengah masyarakat telah menuai banyak kritik karena merusak ekonomi dan kesehatan mental. Namun, kini desakan muncul dari para pemerhati lingkungan yang menilai kebijakan itu juga merusak lingkungan dengan menghasilkan limbah berlebih.

"Setiap anggota staf di sini memakai APD lengkap, pakaian, sarung tangan, sepatu bot, topi, dan itu setiap anggota staf dan di setiap lantai," kata pengusaha perawatan kulit yang berbasis di Hong Kong Clementine Vaughan.

"Telepon, Anda tahu, remote control, semuanya dibungkus plastik," katanya dari hotel karantina usai tiba pada 4 April.

Menurut data pemerintah Hong Kong, negara itu membuang lebih dari 2.300 ton sampah plastik setiap hari, dan dengan tingkat daur ulang hanya 11 persen. Sebagian besar limbah tersebut masuk ke tempat pembuangan sampah.

Juru bicara pemerintah mengatakan, para pejabat menyadari lonjakan sampah sekali pakai sejak Covid-19 dimulai. Pemerintah sudah mencoba mendesak warga untuk mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan semaksimal mungkin.

Edwin Lau dari kelompok lingkungan lokal The Green Earth mengatakan, pendekatan Hong Kong terhadap Covid-19 mencerminkan kurangnya kesadaran lingkungan. "Orang yang tinggal di hotel karantina, mereka bukan kasus yang dikonfirmasi," kata Lau mendesak pemerintah untuk mengizinkan daur ulang atau penggunaan kembali plastik dari fasilitas karantina.

Hong Kong telah mengkarantina puluhan ribu orang tahun ini di fasilitas untuk orang yang positif Covid-19 dan kontak dekat. Keputusan tindakan zero-Covid ini justru menambah masalah sampah, apalagi semua makanan datang dalam kantong plastik.

Anggota dewan distrik Paul Zimmerman mengatakan, fasilitas itu juga boros karena tidak dapat digunakan dalam jangka panjang, seperti untuk perumahan umum. "Mereka telah dibangun dengan sangat cepat, (dan tidak) sesuai dengan standar bangunan tertentu yang kami miliki di Hong Kong," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika