REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Pelaksanaan kegiatan Preliminary CPMI G to G Korea Selatan di Cirebon, Jawa Barat, berlangsung meriah. Dikutip dari Antara, Rabu (11/5/2022), selain membuka acara tersebut dan memberi arahan, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, juga dikagetkan dengan respons para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

"Melalui kesempatan ini saya menyampaikan agar CPMI tidak terpengaruh hoaks yang menuding pemerintah tidak peduli dengan nasib CPMI. Presiden Joko Widodo (Jokowi) peduli dengan kalian CPMI, PMI merupakan Pahlawan Devisa," kata Benny.

"Keberpihakan pemerintah di era kepemipinan Pak Jokowi kami realisasikan melalui program pembebasan biaya preliminary. Tidak dibebankan pada PMI. Dimana sebelumnya selalu saja PMI diberikan beban berupa pungutan, membayar preliminary. Maka dari itu, kita bekerja konsisten, masif, dan tidak main-main," ujar Benny menambahkan.

Tidak hanya itu, perintah Jokowi juga, kata Benny, diejawantahkan BP2MI melalui perang terbuka melawan sindikat penempatan ilegal PMI. Benny mengatakan, tegas mengatakan hanya tunduk pada Undang-undang dan presiden untuk memerangi para maling.

"Perintah Pak Presiden Jokowi tersebut yang membuat saya berani melakukan tindakan seperti menindak para sindikat. Karena pesan beliau sangat tegas, juga filosofis, yang begitu luas maknanya," kata dia.

Benny menyebut, PMI harus berbangga karena Pahlawan Devisa yang selalu diperlakukan hormat oleh negara. Benny juga menjelaskan agar pentingnya meningkatkan etos kerja, disiplin, dan spirit kerja dapat ditingkatkan saat berada di Korea Selatan. Keberpihakan total pemerintah pad PMI tidak perlu diragukan lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika