REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Perangkat Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor menyampaikan aspirasi warga yang mengeluhkan tingginya ancaman banjir sejumlah perumahan yang berada di bantaran Sungai Cileungsi dan Cikeas. Oleh karenanya, Komisi V DPR-RI berkomitmen mendukung penuh normalisasi sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Cileungsi dan sub DAS Cikeas.
Kepala Desa Bojongkulur, Firman Riansyah, turut menyampaikan aspirasi warga bersama dengan para perangkat penanggulangan kebencanaan Desa Bojongkulur. “Kami hadir di sini membawa aspirasi warga masyarakat. Serta mencari solusi pencegahan banjir di Bojongkulur,” kata Firman, Kamis (19/5).
Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C), Puarman, mengemukakan jika warga Bojongkulur dan sekitarnya menuntut agar pemerintah melakukan percepatan normalisasi Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas. “Tuntutan itu berupa studi Land Acquisition Resettlement Action Plan (LARAP) agar dikerjakan tahun ini juga. Sementara pekerjaan konstruksi normalisasi bisa dimulai tahun 2023,” kata dia.
Puarman pun menjabarkan sejarah berdirinya KP2C dan kiprahnya dalam mitigasi bencana. Juga dipaparkan penyebab banjir, derita banjir dan solusi pencegahannya.
Komisi V DPR RI mengapresiasi kiprah KP2C, yang dalam operasionalnya tidak menggunakan dana negara. Namun tetap konsisten melayani 32 ribu anggotanya yang merupakan warga korban banjir.
Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi, mengatakan pihaknya akan segera mengagendakan kunjungan lapangan ke dua sungai tersebut. Kunjungan lapangan tersebut bertujuan untuk melihat dan menyerap secara langsung apa yang disampaikan warga dan KP2C.
Di samping itu, Mulyadi pihaknya berjanji akan membawa keluhan dan usulan warga Bojongkulur kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Kami akan membahas apa-apa yang disampaikan dalam pertemuan ini ke dalam dalam pertemuan dengan Kementerian PUPR. Dan kami akan membantu dan mempermudah penganggarannya,” kata Mulyadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika