REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan kondisi keamanan yang kondusif menjadi penentu keberhasilan percepatan pembangunan di Tanah Papua. Ma'ruf mengaku telah menginstruksikan aparat TNI dan Polri menggunakan pendekatan yang humanis terhadap warga Papua.
"Mengedepankan upaya dialogis, dan tanpa menggunakan kekerasan. Jangan kita baku hantam sendiri," kata Wapres dalam sambutannya di acara Deklarasi Damai Papua secara daring dari Jakarta, Rabu (1/6/2022).
Deklarasi Damai Papua digelar oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni. Sambutan dan arahan Wapres tersebut disaksikan warga Papua yang mengikuti acara deklarasi dengan sangat antusias melalui konferensi video di Lapangan Pendidikan, Wamena.
Ma'ruf berterima kasih kepada LMA Papua yang telah menginisiasi acara deklarasi tersebut. Dia juga mengapresiasi tokoh adat dan kepala suku dari berbagai wilayah adat se-Papua yang turut hadir dalam acara tersebut.
"Saudara sekalian telah konsisten merawat kesepakatan bangsa kita, bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata dia.
Dia meyakini percepatan pembangunan Papua akan segera terwujud karena tokoh adat dan seluruh elemen local champion orang asli Papua (OAP) siap bahu-membahu dan berpartisipasi aktif membangun Tanah Papua. "Satu hati satu tujuan," tegasnya.
Dia juga menekankan upaya menggelorakan perdamaian dan semangat persatuan di Tanah Papua yang sejalan dengan komitmen pemerintah melalui berbagai regulasi dan kebijakan afirmatif. Salah satunya, berkaitan dengan terbitnya perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua yang mengamanatkan beberapa hal pokok.
Di antaranya penyerahan kewenangan dari provinsi ke kabupaten dan kota, penambahan transfer dana otsus Papua menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum, serta ketentuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang diangkat tanpa melalui mekanisme pemilihan umum dengan kuota 25 persen. Menurut Wapres, pemerintah telah menyiapkan panduan agar pembangunan otsus Papua berjalan selaras, baik aspek kelembagaan maupun aspek anggaran.
Pemerintah juga sedang merumuskan rancangan peraturan presiden (perpres) tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP). Kedua hal itu dipimpin langsung oleh Wapres.
Mengakhiri sambutannya, dia berharap Deklarasi Damai Papua menghasilkan rekomendasi konkret untuk mendorong percepatan pembangunan Papua. "Papua, sacinta ko (saya cinta kau). Torang (orang) Hebat," ujar Wapres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika