BSSN Bentuk Tim Tanggap Siber di Lampung

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Untuk membangun kesiapsiagaan dan kekuatan siber nasional, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membentuk Lampung Computer Security Incident Response Team (LAMPUNGPROV-CSIRT) atau Tim tanggap insiden siber di Lampung.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, LAMPUNGPROV-CSIRT bertugas untuk melakukan penanggulangan, mitigasi, investigasi dan analisis dampak insiden. Selain itu juga, melakukan pemulihan setelah insiden siber yang terjadi di Provinsi Lampung.

"Kita harapkan dengan dibentuknya tim ini dapat menangani kejadian kejahatan siber,” kata Hinsa Siburian saat pembentukan LAMPUNGPROV-CSIRT di Bandar Lampung, Rabu (29/6/2022).

BSSN akan melakukan pembinaan dan pelatihan secara terus menerus, agar kesiapsiagaan dan kekuatan siber nasional semakin kuat. Dibentuknya tim ini, kata dia, agar dapat memberikan perlindungan terkait data pribadi milik masyarakat.

Pada intinya, ungkap Hinsa, pembentukan tim ini sebagai upaya perlindungan data, kemudahan mendeteksi dan menangkal radikalisasi. Semua itu, perlu dorongan dari pemerintah daerah serta instansi terkait untuk menangkal ini.

Kepada masyarakat, ia berharap untuk waspada penggunaan siber dalam kondisi aman, dan hal yang mengancam keamanan, termasuk dapat menangkal ancaman sosial dan teknis di dunia siber.

Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia mengatakan, semua harus waspada dan harus melindungi keamanan data pribadi pada era digitalisasi dalam dunia siber.

Menurut Wagub yang juga aktif bermedia sosial, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat, masyarakat dapat dengan mudah membagikan beragam data penting melalui berbagai aplikasi pengirim pesan.

"Masalah data pribadi atau data penting mudah sekali mengirimkannya melalui aplikasi pengirim pesan," kata Chusnunia yang pernah menjadi bupati Lampung Timur.

Menurut dia, berdasarkan data BSSN terdapat 1,6 miliar serangan siber dari luar negeri masuk ke dalam negeri, peretasan itu pun telah menyasar masyarakat dan instansi pemerintah. Untuk itu, masalah keamanan data digitalisasi menjadi waspada dan penting, agar upaya peretasan data pribadi dapat diatasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika