REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menetapkan empat kabupaten di Jawa Barat sebagai proyek percontohan penerapan affordability project dalam rangka transformasi layanan kesehatan primer untuk penanggulangan penyakit diabetes.

"Affordability project menguatkan program manajemen diabetes berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mulai dari deteksi dini untuk usia produktif dan lansia, sampai dengan penatalaksanaan diabetes," kata Plt Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes RI Elvieda Sariwati melalui siaran pers yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (8/7/2022).

Affordability project bertujuan untuk mentransformasi layanan kesehatan primer di daerah terpencil dan sangat terpencil agar dapat mencegah dan menangani diabetes secara komprehensif di wilayah pelosok. Ia menargetkan terdapat 46 fasilitas kesehatan primer affordability project dibangun di empat kabupaten Provinsi Jawa Barat, yaitu Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Bandung Barat dengan angka prevalensi kasus per 2018 mencapai 1,74 persen atau sekitar 570.611 orang dari total populasi penduduk setempat.

Kegiatan itu resmi bergulir sejak Kamis (7/7) melalui kolaborasi Kemenkes RI dan Kedutaan Besar Denmark. Kerja sama bilateral itu melibatkan Novo Nordisk, sebagai perusahaan perawatan kesehatan global yang berkantor pusat di Denmark untuk mengelola program tersebut. Elvieda mengatakan penanganan diabetes dengan gula darah terkendali juga termasuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes. Karenanya kegiatan itu diharapkan dapat membantu dalam pengendalian kasus diabetes di Indonesia.

Menurut data International Diabetes Federation (IDF), jumlah penderita diabetes di Indonesia terus meningkat dari 10,7 juta jiwa pada 2019 menjadi 19,5 juta pada 2021. Situasi itu membawa Indonesia ke peringkat kelima di dunia, naik dari peringkat tujuh pada 2019. Dari 19,5 juta penderita diabetes, kata Elvieda, diperkirakan 50 persen di antaranya belum terdiagnosa. Sedangkan 13 persen pasien lainnya yang sudah terdiagnosa menjalani perawatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan hanya 1,2 persen kasus yang terkontrol dengan baik.

Upaya pengobatan jangka panjang dan pendekatan komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes mengalami tantangan yang terjadi di daerah terpencil, seperti kendala infrastruktur, sumber daya, dan kompetensi tenaga kesehatan yang terbatas.

"Hal ini menyebabkan banyak kasus diabetes di daerah terpencil harus dirujuk ke rumah sakit besar, tetapi isu geografis menyebabkan tidak semua pasien mau ke rumah sakit mendapatkan pengobatan. Ditambah pengetahuan cara pencegahan dan penanganan diabetes terbatas," katanya.

Affordability project menetapkan target untuk melakukan skrining diabetes terhadap 40 persen populasi orang dewasa, yaitu sekitar 230.000 orang, dan akan memberikan penanganan yang komprehensif untuk 6.000 pasien.

Ikuti Whatsapp Channel Republika