Pendidikan, harus diakui telah membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Begitu penting peran sentral pendidikan dalam mencerdaskan bangsa, menuntut Menteri pendidikan ke depan adalah sosok yang memiliki visi holistik sekaligus visioner, sehingga mampu menjawab masa depan bangsa.

Pendidikan sifat dasarnya adalah memajukan umat manusia. Hal ini selaras dengan maksud pendidikan yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan memiliki sifat untuk memerdekaan seseorang secara lahir dan batinnya. Inilah tujuan luhur dari pendidikan.

Atas dasar semangat pendidikan itu, masyarakat sangat berharap pada sekolah formal. Masyarakat berharap dengan memasukkan anak-anak mereka dalam ruang persekolahan akan membawa kemajuan pada anaknya. Anak diharapkan memiliki ilmu pengetahuan yang mampu mengantarkan pada kualitas hidup yang baik, serta berharap karakter yang kuat dan akhlak yang mulia.

Itulah cita-cita yang dikehendaki masyarakat atas proses pendidikan. Pendidikan seakan telah menjadi candu, hanya dengan bersekolah kehidupan menjadi lebik baik dan bermakna. Lebih lanjut dalam aspek makro, problematika kebangsaan seperti korupsi, susahnya lapangan kerja, penegakan hukum, sosial dan ekonomi yang menjadi tersangka dan disalahkan oleh masyarakat adalah sekolah. Inilah gambaran atas harapan masyarakat pada akses pendidikan.

Para pemimpin bangsa dan pengagas kemerdekaan adalah mereka orang-orang berpendidikan. Sebagaimana misalnya Presiden Soekarno, Moh. Hatta, Agus Salim dan lain sebagainya. Mereka menjadi pengagas dan pemikir dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Perkumbulan Boedi Oetomo juga lahir dari kaum terdidik. Begitu juga dengan pemimpin negara yang sekarang ini, mereka adalah orang-orang yang terdidik.

Menyadari amat pentingnya pendidikan, KHA Dahlan pendiri Muhammadiyah menyelenggarakan pendidikan sebagai pondasi geraka Muhammadiyah. Jauh sebelum negara hadir, Muhammadiyah telah memerkan diri sebagai organisasi yang mengusung pencerdasan bangsa. Kita patut berterimakasih atas kerja-kerja Muhammdiyah dan organisasi lainnya yang bergerak dalam bidang pendidikan. 

Keterbatasan negara dalam penyelenggaraan tertutupi dengan peran-peran organisasi yang bergerak dalam pendidikan. Namun demikian, negara sebagai pemangku kebijakan, memiliki peran sentral dalam mewujudkan maksud dan kehendak dari proses pendidikan agar berjalan dengan baik. Penetapan menteri pendidikan menjadi hal yang utama, dalam upaya pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia.

Menteri yang Memajukan

Pendidikan yang maju harus di dukung dengan pemimpin yang visioner. Maka, kementerian pendidikan kedepan harus dipimpin oleh orang yang tepat dengan segala kemampuan yang dimiliki. Tidak sekadar prestasi akademik semata, namun juga jejaring sosial yang dimiliki, begitu juga dengan kemampuan mengungkap ide dan gagasan dalam pemajuan pendidikan.

Mencermati wacana kabinet, presiden Jokowi menghendaki menteri yang bisa kerja sebagai eksekutor dan managerial, begitu juga berkarakter integritas. Maka dapat dipahami, menteri yang di kehendaki adalah mereka yang mampu menciptakan visi besar untuk melakukan terobosan untuk kemajuan bangsa. Maka menteri tidak bisa sekadar memahami soal teknis, yang lemah gagasan.

Presiden Jokowi merencanakan struktur kabinet akan lebih besar porsinya berlatarbelakang profesional di bandingkan berlatar belakang politisi. Tentu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus di pegang dari kalangan profesional.

Kalangan profesionalisme juga harus di dukung oleh kemampuan dalam memimpin dan mengkonsolidasikan ide dan gagasan, sehingga mampu terlaksana ide dan gagasan itu (eksekutor). Di kahwatirkan jika dari politisi, kerja pemajuan pendidikan tidak berjalan baik, akibat terseret dan terikat dengan partai tertentu.

Profesional juga tidak sekadar dipahami dari kelompok profesi tertentu, apa dipahami Memiliki kemampuan teknis dan prestasi sesaat, sebagaimana misalnya transformasi proses pembelajaran melalui unicorn atau starup. Dunia pendidikan tidak sederhana dan bukan sesuatu yang parsial. Tidak bisa dilihat hanya satu kriteria, misalnya prestasi tertentu yang terkesan spektakuler tapi tidak mengakar di masyarakat. 

Persoalan menteri pendidikan bukan hanya wilayah teknis dan profesional semata, perlu pertimbangan lain sebagaimana aspek leadership, begitu juga melihat secara mendalam dan menyeluruh dalam konteks makro, termasuk relasi dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat yang selama ini bergumul dengan dunia pendidikan dalam proses sejarah yang panjang. Organisasi masyarakat yang telah teruji dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan patut di pertimbangkan.

Selain itu, sosok menteri yang perlu untuk dipertimbangkan adalah dia yang memiliki ideologi kebangsaan dan keagamaan yang tepat, bersifat tengahan dan universal. Dukungan dari masyarakat dalam mengawal kepemimpinan dalam lima tahun kedepan perlu diperhatikan. Hal ini sejalan dengan menguatnya kelompok-kelompok eksteimis dalam ruang publik, bahkan telah menjangkit dan masuk melalui pendidikan. 

Menteri yang berkemajuan adalah solusi bagi hadirnya pendidikan yang mampu memerdekakan lahir dan batin. Secara singkat, seorang menteri kedepan yaitu, satu, memiliki visi yang berkemajuan berlandaskan pemikiran yang holistik dan visioner.

Kedua, profesional, managerial, dan eksekutor. Ketiga, ideologi agama tengahan dan universal. Keempat, berkarakter nasionalisme bukan mementingkan kelompok. Inilah kriteria sosok menteri yang tepat menentukan kemajuan pendidikan Indonesia.

Pengirim: Ari Susanto, Ketua Litbang Pegiat Pendidikan Indonesia

Ikuti Whatsapp Channel Republika