REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memprioritaskan penguatan ekosistem riset di satuan pendidikan. Salah satu cara Kemdikbudristek memfasilitasi penguatan ekosistem riset tersebut melalui program Matching Fund.
Program ini mempertemukan perguruan tinggi dengan industri untuk melakukan riset. Kemendikbudristek akan memberikan dukungan melalui skema pemadanan anggaran.
"Melalui gerakan merdeka belajar, kami di Kemendikbudristek memprioritaskan upaya penguatan ekosistem riset di satuan pendidikan," kata Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Pembukaan Pekan Pemuda Ilmiah Riset dan Inovasi (PIRN) XX di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kota Mataram, Senin (11/7/2022).
Matching Fund adalah bentuk nyata dukungan dari Kemendikbudristek untuk penciptaan kolaborasi dan sinergi strategis antara insan perguruan tinggi (lembaga perguruan tinggi) dengan pihak industri. Pada 2021, Kemendikbudristek mendanai lebih dari 450 proposal di perguruan tinggi akademik maupun vokasi dengan total dana dukungan Rp280 miliar.
Sementara untuk para pelajar pada 2022, Kemendikbudristek juga melanjutkan program Kihajar STEM (Kita Harus Belajar Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika) sebagai ruang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. "Sampai hari ini sudah lebih dari 65.000 pelajar di seluruh Indonesia yang mengikuti program ini dan menjadi generasi Kihajar STEM," ujarnya.
Kihajar STEM merupakan wadah eksplorasi untuk peserta didik pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK, untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu berkolaborasi dan berkomunikasi dalam mengembangkan proyek berbasis STEM melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. Peserta Kihajar STEM akan berkompetisi di tahap basic, intermediate dan final.
Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif dan mampu berkomunikasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika