REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China pada Senin (18/7/2022) menyambut tawaran Filipina untuk menegosiasikan kembali kerja sama proyek kereta api. Manila berusaha untuk meninjau kemungkinan perjanjian pendanaan dengan Beijing terkait pembangunan infrastruktur.
“China akan melanjutkan kerja sama infrastruktur dengan Filipina untuk membangun lebih banyak proyek benchmark di sana,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Wang Wenbin, dilansir Anadolu Agency, Selasa (19/7/2022).
Sebelumnya Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan, pemerintahannya akan menegosiasikan kembali persyaratan pendanaan dengan China terkait proyek kereta api senilai 4,90 miliar dolar AS. Proyek ini disepakati oleh pemerintahan mantan Presiden Rodrigo Duterte.
“China menyambut Filipina untuk merundingkan kerja sama proyek kereta api dengan China,” kata Wang, menurut harian China Global Times.
Petugas Transportasi Filipina Cesar Chavez mengatakan, perjanjian pinjaman bantuan pembangunan tiga proyek kereta api dianggap 'ditarik', setelah pemerintah China gagal menindaklanjuti permintaan pendanaan yang dibuat oleh pemerintah Duterte. Dia menambahkan bahwa, tim pembangunan infrastruktur baru telah ditugaskan untuk mengaktifkan kembali negosiasi dengan China untuk pembiayaan tiga proyek kereta api, yaitu dua proyek di Luzon dan satu proyek di Mindanao.
Kedutaan Besar China di Manila mengatakan, Beijing terbuka untuk menjalin kerja sama kereta api dan proyek infrastruktur lainnya. "Kami siap untuk melanjutkan diskusi dengan Filipina," ujarnya.
Mantan Menteri Keuangan Filipina, Carlos Dominguez III meragukan bahwa, Beijing akan memberikan tingkat bunga yang lebih rendah pada pinjaman untuk pembangunan kereta api. "Saya mengerti bahwa lembaga pembiayaan China akan meminta suku bunga lebih dari 3 persen," katanya.
Sementara, Jepang yang menawarkan suku bunga yang lebih rendah mendorong pemerintahan Marcos untuk meminta Beijing menurunkan suku bunganya ke tingkat yang kompetitif. Pemerintahan Marcos hanya mempertimbangkan bantuan pembangunan resmi dan kemitraan publik-swasta. Ini merupakan terobosan dari pemerintahan Duterte yang mengandalkan pinjaman dan hibah luar negeri untuk mendanai proyek-proyek pembangunan.
Di tengah krisis ekonomi oleh pandemi Covid-19, pemerintahan Marcos berupaya memangkas kesenjangan anggaran menjadi 3 persen dari produk domestik bruto pada 2028, dari rekor 8,6 persen tahun lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika