REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang pembentukan provinsi baru di Papua. Sementara Masyarakat Kabupaten Bogor sudah sejak 2004 mengajukan permintaan untuk pemekaran wilayah namun hingga saat ini belum juga dipenuhi.
Pengamat kebijakan publik yang juga dosen Universitas Indonesia (UI) Eman Sulaeman Nasim mengatakan keinginan untuk pemekaran wilayah Kabupaten Bogor merupakan kebutuhan masyarakat. Pemekaran diharapkan menjadi tiga wilayah, yakni Kabupaten Bogor sebagai kabupaten induk, Kabupaten Bogor Timur, dan Kabupaten Bogor Barat.
"Bukan untuk alasan dan kebutuhan politik apalagi bagi bagi jabatan. Hal ini karena wilayah Kabupatan Bogor sangat luas," ujar pria kelahiran Gunung Tlajung Udik, Kabupaten Bogor, ini.
Dosen Institut STIAMI ini juga mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) di sana juga sangat tinggi. Namun karena wilayahnya terlalu luas, pembangunan menjadi tidak merata dan akibatnya masih banyak warga Kabupaten Bogor hidup di bawah garis kemiskinan. "Salah satu solusi kuncinya adalah pemekaran," ucapnya menegaskan.
Lebih lanjut Eman menjelaskan Bogor Timur merupakan salah satu wilayah yang paling siap menjadi daerah otonomi baru (DOB). Mencakup tujuh Kecamatan seperti Gunung Putri, Cileungsi, Klapa Nunggal, Jonggol, Cariu, Suka Makmur, dan Tanjung Sari. Wilayahnya mencakup mulai dari perbatasan Cibubur hingga perbatasan daerah wisata Kabupaten Cianjur.
Jumlah penduduknya mencapai 1,52 juta jiwa. Pendapatan asli daerahnya, menurut data dari Pemerintah Kabupaten Bogor, sudah mencapai Rp 700 miliar per tahun. "Daerah Bogor Timur merupakan wilayah yang paling lengkap untuk menjadi DOB karena memiliki daerah industri, perkotaan, pertanian dan juga pariwisata," ujarnya.
Menurut dia jumlah penduduk di atas satu juta dan PAD-nya sudah lebih dari cukup. PAD itu dapat lebih ditingkatkan apabila menjadi kabupaten atau kota yang berdiri sendiri. Dengan demikian, kekhawatiran pemerintah dari segi keuangan, terjawab.
"Bogor Timur bila sudah menjadi DOB tidak akan memberatkan keuangan negara atau APBN tapi justru mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan,” kata Eman memberikan alasan.
Wakil Ketua Umum Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (FAPI) ini menambahkan, saat ini pengembangan dan pembangunan wilayah di Bogor Timur yang dilakukan pengembang terutama di Kawasan Cileungsi, Klapa Nunggal, Gunung Putri, dan Jonggol, sangat tinggi. Namun tidak disertai pembangunan sarana tranportasi dan perhubungan seperti jalan raya yang menjadi tanggung jawab pemda.
Jalan Raya Citereup–Cileungsi hingga Jonggol banyak yang rusak. Demikian juga jalan raya yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten yang menghubungkan beberapa wilayah pariwisata juga rusak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika