REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir Balaw bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Kunjungan kerja itu dilakukan untuk membuka ruang diskusi terkait penyerapan realisasi anggaran yang masih rendah di wilayah itu.
"Berkaitan dengan perintah Bapak Mendagri, kami ke sini atas petunjuk Bapak Presiden yang sudah tiga kali rapat kabinet terbatas, beliau masih mengeluhkan tentang penyerapan anggaran di daerah yang rendah,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar,
Selain Kalbar, lanjut Tomsi, kunjungan kerja juga dilakukan di beberapa daerah untuk mengasistensi dan menggenjot realisasi anggaran yang masih rendah.
"Kita bisa berdiskusi bersama bertukar pikiran mencari solusi yang terbaik untuk bisa terlaksananya percepatan penyerapan anggaran yang baik dan tepat sasaran,” ujar dia.
Tomsi menjelaskan, realisasi anggaran berkaitan erat dengan pemulihan ekonomi. Dengan demikian, realisasi anggaran yang rendah akan menghambat pemulihan ekonomi. Hal ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang tengah memacu pemulihan ekonomi dari segala sisi usai terpukul pandemi Covid-19.
“Kalau penyerapannya rendah maka pemulihan ekonomi itu juga akan sangat berpengaruh,” kata Tomsi.
Sebelumnya, dilansir dari Antara, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah agar mengoptimalkan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) agar roda perekonomian tetap bergerak demi kesejahteraan rakyat.
"Kami mengingatkan pemerintah untuk mengakselerasi penyerapan anggaran Program PEN agar roda perekonomian tetap bergerak demi kesejahteraan rakyat,” kata Puan.
Sebaliknya, menurut dia, penyerapan anggaran PEN yang rendah akan menghambat pergerakan roda perekonomian nasional.