REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Perhubungan DKI memastikan tarif angkutan umum perkotaan (angkot) terintegrasi dengan JakLingko tidak mengalami kenaikan sehubungan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Untuk angkutan umum reguler yang belum terintegrasi dengan JakLingko, penyesuaian tarif masih dibahas oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). 

"Tarif angkutan umum di Jakarta yang telah terintegrasi dalam program JakLingko tidak ada kenaikan tarif," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Nantinya, hasil dari keputusan penyesuaian tarif yang dibahas oleh DTKJ akan diusulkan kepada gubernur DKI untuk ditetapkan. Kendati demikian, Syafrin belum memberikan detail proyeksi besaran penyesuaian untuk tarif layanan angkutan umum reguler yang belum terintegrasi JakLingko. 

Pemprov DKI memberikan subsidi kepada tiga moda transportasi umum massal. Besaran subsidi untuk tiga moda transportasi massal (MRT, LRT Jakarta dan TransJakarta) pada 2019 mencapai Rp 14 miliar, pada 2020 mencapai Rp 4 miliar, dan 2021 mencapai Rp 6 miliar. 

Sementara itu, Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta berencana menyesuaikan tarif angkutan umum perkotaan menyusul kenaikan harga BBM bersubsidi dengan kisaran sekitar 12,5 hingga 17,5 persen. "Besarannya kami sedang diskusikan supaya tidak terlalu memberatkan rakyat," kata Ketua Organda DKI Shafruhan Sinungan.

Ia memberikan contoh tarif naik angkot saat ini mencapai sekitar Rp5.000 dan diupayakan tidak melebihi Rp5.500 atau diperkirakan naik Rp500 agar tidak memberatkan konsumen. Organda sedang mematangkan rencana kenaikan tarif angkutan umum perkotaan itu bersama DTKJ dan Dinas Perhubungan DKI yang rampung dalam waktu dekat.

Saat ini, lanjut dia, jumlah mikrolet yang belum terintegrasi mencapai sekitar 4.500 unit, dari total sekitar 6.600 unit. Sedangkan sisanya sekitar 2.100 unit mikrolet sudah terintegrasi dengan JakLingko dengan nama Mikrotrans.

Ikuti Whatsapp Channel Republika