REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nanik Sukristina menjelaskan, cakupan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) mencapai 82,34 persen atau 144.415 anak. Sedangkan proyeksi BIAN di Surabaya yang ditetapkan Pusdatin Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebanyak 175.384 sasaran.
"Dari target proyeksi 175.384 (sasaran), kita sudah mencapai 82,34 persen. Harapannya untuk sisa waktu sampai Selasa, 13 September 2022, kita bisa mengejar ketinggalan dan menambah angka agar bisa naik," kata Nanik di Surabaya, Senin (12/9/2022).
Nani menjelaskan, ppelaksanaan BIAN di Kota Surabaya telah dimulai sejak 1 hingga 31 Agustus 2022 dengan sasaran anak usia 9 hingga 59 bulan. Adapun saat ini, kata dia, pelaksanaan BIAN oleh Provinsi Jatim yang diperpanjang mulai 1 hingga 13 September 2022. "Untuk Imunisasi Kejar OPV di Kota Surabaya sampai 8 September 2022, sudah mencapai 6.603 cakupan atau 99,7 persen dari total jumlah sasaran riil sementara 6.622," ujarnya.
Sedangkan Imunisasi Kejar IPV di Kota Surabaya sudah mencapai 8.929 cakupan atau 97, 09 persen dari jumlah sasaran riil sementara 9.197. Kemudian, untuk Imunisasi Kejar DPT-HB-Hib, cakupannya sudah mencapai 11.390 atau 99,77 persen dari jumlah sasaran riil sementara 11.416.
"Kita memang berusaha saat ini di perpanjangan waktu sampai 13 September, untuk mengejar target provinsi yang sudah ditetapkan untuk Kota Surabaya," kata Nanik.
Nanik mengatakan, ada sejumlah kendala yang membuat target proyeksi BIAN di Kota Pahlawan belum tercapai. Di antaranya adalah masih adanya orang tua yang takut anaknya divaksin. Juga, kendala soal warga yang domisilinya tidak sesuai dengan identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
"Domisilinya sudah kita datangi wilayah tersebut, memang anaknya tidak ada. Jadi banyak kasus seperti itu, karena ini kan proyeksi yang menentukan dari Kemenkes," ujarnya.
Nanik mengaku, untuk mencapai target proyeksi BIAN, Dinkes Surabaya telah menerapkan sejumlah strategi percepatan. Salah satunya melakukan penjaringan sasaran yang belum imunisasi melalui jejaring layanan kesehatan seperti Palang Merah Indonesia (PMI), dokter praktik mandiri, klinik dan, rumah sakit.