Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) menyampaikan tanggapan terkait kasus hukum yang menjerat Gubernur Papua yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas Enembe di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Partai Demokrat menonaktifkan Lukas Enembe dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Papua dan digantikan sementara oleh Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Papua Willem Wandik, sebagai bentuk konsisten mendukung setiap upaya penegakan hukum termasuk kasus korupsi. (FOTO : ANTARA/M Risyal Hidayat)

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) menyampaikan tanggapan terkait kasus hukum yang menjerat Gubernur Papua yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas Enembe di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Partai Demokrat menonaktifkan Lukas Enembe dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Papua dan digantikan sementara oleh Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Papua Willem Wandik, sebagai bentuk konsisten mendukung setiap upaya penegakan hukum termasuk kasus korupsi. (FOTO : ANTARA/M Risyal Hidayat)

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) berjabat tangan dengan Ketua DPD Partai Demokrat Papua sementara Willem Wandik (kanan) di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Partai Demokrat menonaktifkan Lukas Enembe dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Papua dan digantikan sementara oleh Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Papua Willem Wandik, sebagai bentuk konsisten mendukung setiap upaya penegakan hukum termasuk kasus korupsi. (FOTO : ANTARA/M Risyal Hidayat)

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) menyampaikan tanggapan terkait kasus hukum yang menjerat Gubernur Papua yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas Enembe di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Partai Demokrat menonaktifkan Lukas Enembe dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Papua dan digantikan sementara oleh Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Papua Willem Wandik, sebagai bentuk konsisten mendukung setiap upaya penegakan hukum termasuk kasus korupsi. (FOTO : ANTARA/M Risyal Hidayat)