Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, BPS Yogya Bakal Mulai Pendataan Regsosek
Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Muhammad Fakhruddin
Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, BPS Yogya Bakal Mulai Pendataan Regsosek (ilustrasi). | Foto: ANTARA/Wahyu Putro A
REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta bakal memulai pendataan awal registrasi sosial ekonomi (regsosek). Pendataan regsosek tersebut akan dilakukan selama satu bulan sejak 15 Oktober hingga 14 November 2022.
Kepala BPS Kota Yogyakarta, Mainil Asni mengatakan, pendataan awal regsosek ini dilakukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan hingga kemiskinan ekstrem yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Pendataan ini akan dilakukan dengan menyasar seluruh masyarakat atau 100 persen.
"Tahun ini pendataan full, tujuannya bisa jadi untuk bantuan. Tapi yang pasti kegiatan ini untuk seluruh kebijakan kedepannya. Jadi seluruh kebijakan kedepan akan menggunakan data ini, termasuk perlindungan sosial," kata Asni di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Selasa (11/10).
Asni menjelaskan, pendataan awal regsosek ini menggunakan pendekatan keluarga dengan memperhatikan domisili semua anggota keluarga yang tercantum di kartu keluarga (KK). Ada beberapa variabel yang akan dikumpulkan dalam pendataan tersebut.
Mulai dari kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas. Termasuk variabel perlindungan sosial hingga pemberdayaan ekonomi.
"Petugas akan turun secara door to door ke rumah-rumah warga, pengumpulannya masih menggunakan kertas datang ke rumah-rumah membawa kuesioner," ujar Asni.
Setelah pengumpulan data dilakukan selama satu bulan, selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan pemeringkatan pendataan. Namun, pengolahan dan pemeringkatan pendataan ini baru akan dilakukan pada 2023 mendatang.
"Tahun depan kita akan pengolahan dan pemeringkatan, pemeringkatan itu kita komunikasi dengan aparat (pemerintah) setempat, termasuk dengan forum komunikasi publik. Nanti ada pengurutan data dan ini yang akan kita diskusikan," jelasnya.
Dengan begitu, diharapkan seluruh data dari pendataan awal regsosek ini sudah stabil pada 2024 mendatang. Dengan begitu, seluruh kebijakan yang akan dikeluarkan terutama terkait penanggulangan kemiskinan dapat berdasarkan data yang sudah dikumpulkan dari pendataan regsosek.
"Ini upaya pemerintah untuk mewujudkan satu data, sehingga nanti apapun kebijakan atau perlindungan sosial yang diluncurkan berdasarkan data ini. Baik itu bantuan pendidikan atau bantuan kesehatan misalnya, dan lain-lain," tambah Asni.
Untuk itu, juga diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam pendataan ini. Masyarakat diharapkan bersedia memberikan data kepada petugas yang melakukan pendataan dalam rangka melancarkan seluruh proses pendataan awal regsosek.
"Partisipasi aktif masyarakat dan pihak berkepentingan sangat kita harapkan sekali. Jangan khawatir kerahasiaan datanya tetap kita jamin," lanjutnya.
Sementara itu, BPS mencatat angka kemiskinan di DIY pada 2021 lalu tinggi yakni mencapai 7,69 persen. Sedangkan, pada 2020 angka kemiskinan ada di angka 7,27 persen.
Penanggung Jawab Teknis Lapangan Regsosek, Candra Wahyu Yuniar mengatakan, angka kemiskinan selama pandemi memang meningkat. Bahkan, angka pengangguran juga meningkat mengingat aktivitas masyarakat maupun aktivitas ekonomi tidak berjalan normal.
"Hal ini berbeda jika kita bandingkan dengan 2019 yang angka kemiskinan ada di angka 6,84 persen, itu angka kemiskinan makro," kata Candra.
Meskipun begitu, selama 2022 ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan perekonomian masyarakat. Hal ini didukung dengan aktivitas yang sudah mulai kembali normal dan juga tingkat kunjungan wisatawan maupun mahasiswa yang sudah banyak berdatangan ke DIY, termasuk ke Kota Yogyakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
