REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah melaksanakan berbagai intervensi program maupun kebijakan penanganan kemiskinan ekstrem yang tepat. Muhadjir mengatakan, untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024 dibutuhkan komitmen pemerintah daerah.
Ini disampaikan Muhadjir saat memberikan arahan secara daring dalam Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Riau, yang dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wali Kota di Provinsi Riau, dan seluruh OPD Provinsi Riau pada Senin (3/10/2022).
"Kita harus percepat dan rumuskan dengan secermat mungkin, mengenai target sasaran serta berbagai macam jenis intervensi kepada mereka, saudara kita yang masih di dalam posisi miskin ekstrem," ujar Muhadjir dikutip dari siaran persnya, Senin.
Pemerintah, kata Muhadjir, telah menyediakan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk menjangkau masyarakat miskin ekstrem dengan tepat sasaran. Dia menjelaskan, data P3KE tersebut berbentuk data by name by address yang sudah diverifikasi dan di- crosscheck dengan sumber berbagai data yang sudah ada, seperti dari data BKKBN, DTKS, data kependudukan Kemendagri, dan data lainnya dari BPS.
Muhadjir berharap, dengan adanya data P3KE, berbagai program dan kebijakan intervensi kemiskinan ekstrem di daerah bisa akurat dan tepat sasaran menjangkau masyarakat miskin ekstrem yang membutuhkan bantuan. "Dengan data by name by address, dan data per desa, maka diharapkan tidak ada lagi salah sasaran. Tidak ada lagi intervensi yang dilakukan khususnya oleh pemerintah pusat dan pemda maupun dari anggaran dana desa yang meleset dan di luar sasaran," katanya.
Lebih lanjut, Muhadjir juga meminta pemerintah daerah untuk terus mengawal dan mengecek langsung data kemiskinan di lapangan. Ini agar masyarakat yang berada di kemiskinan bisa mendapatkan intervensi terbaik dari pemerintah.
"Kita harapkan Bapak Gubernur, Bapak Ibu Bupati Wali Kota, masing-masing pemerintah daerah untuk betul-betul mengawal 'day to day', dari hari ke hari. Untuk memastikan bahwa mereka yang sudah terdaftar, tercatat sebagai keluarga miskin ini betul-betul diintervensi dari berbagai penjuru, dengan semua sumber daya yang ada," katanya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga meminta kepada pemda untuk terus melakukan pemantauan dan penyesuaian apabila ada tambahan penduduk miskin ekstrem baru. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pemenuhan target Presiden yakni nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 bisa terealisasi.
"Sehingga target supaya arahan Bapak Presiden pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa selesai," katanya.
Gubernur Riau Syamsuar menjelaskan, angka kemiskinan ekstrem di Prov Riau berdasarkan data BPS Maret 2022 sebesar 1,40 persen, atau sebesar 100.330 jiwa. Sementara, jumlah persentase penduduk miskin di Provinsi Riau sebesar 6,78 persen atau sesbesat 485.030 jiwa.
Syamsuar menyatakan, Pemerintah Provinsi Riau dan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau telah berkomitmen untuk bersama-sama menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerahnya.
Dia menerangkan, pemerintah Provinsi Riau telah menjalankan berbagai srategi untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, mulai dari strategi pengurangan beban sosial melalui bantuan sosial, strategi peningkatan pendapatan dengan pemberdayaan sosial, dan juga strategi pengurangan kantong kemiskinan dengan perbaikan lingkungan kumuh.
Selain itu, dia memastikan seluruh unsur pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota dan hingga lingkup terkecil di Provinsi Riau siap berkolaborasi untuk menghapus kemiskinan ekstrem. "Harapan Pak Presiden kita bisa melakukan tugas bersama Pemerintah, TNI-Polri kejaksaan, swasta dalam rangka bersama-sama menurunkan stunting di Indonesia termasuk pengendalian inflasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika