REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA - Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) ditunjuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai salah satu dari 12 Kabupaten/Kota terpilih se-Indonesia sebagai Piloting Project Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan.
Penunjukkan tersebut secara resmi ditandai dengan pelaksanaan Grand Launching dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan oleh KemenPAN-RB. Bertempat di Balai Senat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jumat (21/10/2022).
Pj Bupati Muba Drs H Apriyadi MSi diwakili Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Muba H Musni Wijaya SSos MSi hadir langsung dan melakukan penandatanganan bersama bupati/walikota perwakilan dari 12 Kabupaten/kota yang dipilih sebagai pilot project Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan.
Pj Sekda Muba Musni Wijaya menyampaikan, dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Muba termasuk di dalamnya kemiskinan ekstrim, berbagai program pembangunan dan inovasi telah diluncurkan, dan berdasarkan data angka kemiskinan Muba semula 16.13 persen (2020) turun menjadi 15.84 persen (2021).
"Kami laporkan juga disaat wilayah lain mengalami peningkatan angka kemiskinan akibat pandemi Covid-19, Kabupaten Muba justru dapat menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,29 persen (2021). Angka ini masih tergolong tinggi, tapi kami terus mendorong kinerja penurunan kemiskinan, hal ini dibuktikan dengan capaian penurunan sebesar 20,55 persen atau rata-rata 1,21 persen pertahun selama 17 tahun terakhir,"ujar Musni.
Selain itu, dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mendorong program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang digagas oleh Gubernur Sumatera Selatan, Pemkab Muba juga menggencarkan program Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam upaya memberdayakan kelompok wanita untuk lebih produktif dan budi daya lele dalam drum di 15 kecamatan. Kegiatan ini mendapatkan pendampingan langsung dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Perikanan Muba untuk lebih cepat mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat.
Musni juga menyebutkan, sektor lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup warga Muba, yakni menggencarkan program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan relokasi rumah warga yang berada di bantaran sungai atau rawan terkena bencana.
"Bertahap program ini terus berjalan, selain menggunakan dana APBD dan APBN melalui Dinas Sosial dan Dinas Perumahan dan Pemukiman, Muba juga mengumpulkan dana zakat dari ASN Pemkab Muba yang kemudian disalurkan Baznas Muba melalui program bedah rumah untuk warga pra sejahtera. Sampai dengan September 2022, program RTLH yang sudah terealisasi dan tersebar di 15 kecamatan sebanyak 466 unit (Baznas 79 unit, Dinsos 76 unit dan Perkim 311 unit,"bebernya.
Hadir langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pada acara tersebut. Dikatakannya bahwa ada Empat prioritas program dari Kemenpan RB, yaitu RB pengentasan kemiskinan, RB peningkatan investasi, RB percepatan prioritas aktual presiden, dan RB digitalisasi administrasi pemerintahan.
"Diketahui, Penandatanganan Komitmen Bersama ini dilakukan oleh 12 Kabupaten/Kota, yakni Pemerintah Kabupaten Banyumas, Bener Meriah, Bone Belango, Jayawijaya, Kapuas Hulu, Lampung Selatan, Lombok Barat, Maluku Tengah, Musi Banyuasin, Teluk Wondama serta Kota Pariaman dan Surabaya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika