Kamis 27 Oct 2022 17:48 WIB

Ini Rekomendasi Internal Hasil Rakernas Lembaga Dakwah PBNU

Lembaga Dakwah PBNU rekomendasikan Satgas Dai Keluarga Maslahah.

Rep: Fuji E Permana/ Red: Muhammad Hafil
Sekretaris Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU), KH Nurul Badruttamam, menyampaikan rekomendasi internal yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LD PBNU Ke-IX di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada 25-27 Oktober 2022.
Foto: istimewa
Sekretaris Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU), KH Nurul Badruttamam, menyampaikan rekomendasi internal yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LD PBNU Ke-IX di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada 25-27 Oktober 2022.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU), KH Nurul Badruttamam, menyampaikan rekomendasi internal yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LD PBNU Ke-IX di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada 25-27 Oktober 2022

Kiai Badruttamam menyampaikan, di antara rekomendasi tersebut adalah LD PBNU merekomendasikan kepada semua elemen di Nahdlatul Ulama, khususnya para dai, mubaligh, ustaz, kiai dan pimpinan majelis taklim untuk mendorong moderasi beragama sebagai gerakan dakwah sekaligus gerakan sosial. Dalam hal ini, setiap insan Nahdliyin di Indonesia menjalankan keagamaan yang toleran (tasamuh), moderat (tawasuth) dan tawazun, (seimbang).

Baca Juga

"Dalam waktu yang sama menolak paham radikalisme, terorisme, khilafah atau semua paham keagamaan transnasional yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI dengan mengedepankan prinsip Mabadi’ Khaira Ummah," kata Kiai Badruttamam kepada Republika, Kamis (27/10/2022).

Ia mengatakan, LD PBNU merekomendasikan kepada Jam’iyah dan jamaah NU di setiap tingkatan untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang toleran, moderat, dan rahmatan lil ‘alamin, serta menolak semua bentuk hoaks, fitnah, dusta, dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah jamaah dan umat.

Mengenai jamaah NU yang banyak bekerja di luar negeri sebagai TKI dan TKW, baik menjadi pekerja profesional di sektor formal maupun non formal, yang membutuhkan asupan dakwah Aswaja An-Nahdliyah. LD PBNU merekomendasikan kepada PBNU untuk memfasilitasi para dai dan mubaligh yang berada di bawah naungan LD PBNU untuk melakukan muhibbah dakwah yang menyasar pekerja migran di luar negeri, baik di Asia, Eropa, Afrika, Australia, dan negara-negara Arab.

"Mengenai kemaslahatan keluarga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konsen dakwah Nahdliyah. Banyaknya kasus perceraian dan KDRT yang merebak akhir-akhir ini perlu mendapatkan perhatian serius dan jika dibiarkan dapat menimbulkan problem sosial di kemudian hari," ujar Kiai Badruttamam.

Ia menambahkan, terwujudnya kehidupan keluarga maslahah, sakinah, mawaddah, warahmah merupakan salah satu tujuan dakwah demi tumbuhnya generasi NU yang kuat dan berkualitas sebagaimana amanat Alquran Surat An-Nisa Ayat 9. Artinya, hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir atas kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaknya mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

"Untuk itu, Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada PBNU untuk memfasilitasi pembentukan Satgas Dai Keluarga Maslahah dan menyerukan pengurus LD PBNU membangun komunikasi dan sinergi dengan lembaga dan Banom NU yang memiliki konsen serupa," jelas Kiai Badruttamam.

Kiai Badruttamam menyampaikan rekomendasi selanjutnya. LD PBNU berkomitmen untuk mengembangkan metode dakwah yang berorientasi pada kelestarian bumi serta melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW, para sahabat, tabiin dan tabi'ut tabi'in, para auliya dan ulama untuk menyempurnakan peradaban keislaman dan kemanusiaan. Untuk itu, LD PBNU merekomendasikan kepada PBNU, baik jam’iyah maupun jamaah di semua tingkatan untuk bersinergi dan berkolaborasi merawat jagat dan membangun peradaban dunia sebagaimana menjadi visi besar PBNU saat ini.

Ia menambahkan, LD PBNU memandang, perlu adanya keseimbangan dalam kehidupan para dai dan mubaligh NU, antara tanggung jawab berdakwah di tengah jamaah dan kebutuhan ekonomi. Tidak selayaknya, para dai dan mubaligh NU mengandalkan kebutuhan finansial dan nafkah keluarganya hanya dari bisyarah tausiyah. Ke depan, para dai dan mubaligh harus mandiri secara ekonomi dengan ditopang usaha-usaha produktif dan berorientasi profit, sehingga terbangun kehidupan para dai dan mubaligh NU yang seimbang fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah.

"Karena itu, Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada PBNU untuk melibatkan Lembaga Dakwah PBNU dalam program-program kemandirian ekonomi. Lembaga Dakwah PBNU juga akan menginisiasi program-program penguatan ekonomi dan finansial para dai dan mubaligh NU, serta memfasilitasi para dai dan muballigh merintis usaha-usaha riil. Dalam hal ini Lembaga Dakwah PBNU akan bersinergi dengan Lembaga dan Banom NU yang membidangi sektor ekonomi serta pihak-pihak lain yang memiliki tujuan sama," jelas Kiai Badruttamam.

Kiai Badruttamam mengatakan, LD PBNU juga memohon kepada PBNU memperjelas kedudukan atau status Jam’iyah Ruqyah Aswaja (JRA) dan Jam’iyah Ismaul Haq Nahdlatul Ulama (JIHNU) dalam tubuh organisasi Nahdlatul Ulama.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement