Isu Jokowi Rebut Kursi Ketum PDIP, Ganjar: Ngawur
Rep: Bowo Pribadi/ Red: Fernan Rahadi
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat menghadiri acara Pancasila: Voice of Humanity, yang digelar dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, di Holy Stadium, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (28/10). | Foto: Humas Prov. Jateng
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara terkait isu beredar yang menyebutkan Joko Widodo (Jokowi) akan merebut posisi ketua umum PDIP. Menurut Ganjar, isu tersebut dinilai sengaja diembuskan oleh pihak tertentu untuk mengadu domba internal PDIP.
Menurut Ganjar, isu tersebut sengaja di diembuskan 'penumpang gelap' yang menginginkan disharmoni di tubuh partai berlambang banteng mencereng moncong putih ini.
"Saya meminta semua mewaspadai penumpang gelap dan agar siapa pun tak membuat gerakan yang dapat merusak nama baik seseorang," kata Ganjar, Ahad (30/10).
Menurut Ganjar, Presiden Jokowi merupakan orang partai yang sangat paham betul bagaimana aturan-aturan maupun relasi di internal partai harus berlaku dan dilaksanakan.
Maka, ide mengembuskan isu Jokowi merebut posisi ketua umum PDIP Itu merupakan imajinasi dari seorang yang memang tidak mengerti aturan-aturan yang berlaku di internal PDIP.
Persoalan suksesi ketua umum, kongres partai sudah mengatur dengan sangat rapi. Sehingga isu Jokowi merebut tampuk kepemimpinan PDIP itu sangat mengada-ada. "Pak Jokowi bukanlah tipe yang seperti itu dan mekanksme partai sudah jelas mengatur bagaimana pemilihan ketua umum tersebut dilaksanakan di partainya," kata Ganjar.
Agar isu tersebut tidak menjadi bola liar, maka ia mengajak semua elemen partai dan pendukung Presiden Jokowi untuk melawan isu tersebut. Termasuk juga terus mencermati agar tidak mudah terpancing oleh situasi yang arahnya sudah sangat jelas yang ingin mengadu domba internal PDIP.
Nuansa penumpang gelap dan adu domba juga tercium pada kejadian beberapa waktu lalu. Saat itu, sekelompok orang mengaku sebagai relawan Ganjar mendesak KPK mengusut Ketua DPR RI Puan Maharani terkait kasus e-KTP.
"Sekarang ini mulai banyak penumpang gelap dan mencoba mendorong bebagai isu dengan tujuan untuk mengadu domba dan memperlemah PDIP dari dalam," katanya.
Sebaliknya, ia tetap meminta agar relawan manapun tidak menggunakan strategi-strategi politik kotor, terlebih menjelang pesta demokrasi pada tahun 2024 nanti.
"Saya ingin menyampaikan relawan manapun atau siapapun,agar tidak menjelek-jelekkan orang, tidak mendiskreditkan orang dan juga tidak mendiskreditkan partai-partai," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
