REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menipisnya cadangan beras pemerintah menimbulkan pertanyaan terhadap hasil dari program pemerintah dalam membuat food estate atau lumbung pangan baru. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menilai, semestinya food estate bisa digunakan untuk menjaga cadangan beras tetap optimal dan mencegah adanya fluktuasi harga.

"Situasi saat ini membuat kita jadi bertanya, produksi beras dari food estate itu bagaimana?" kata Koordinator Nasional KRKP, Said Abdullah kepada Republika.co.id, Senin (31/10/2022).

Diketahui, cadangan beras pemerintah atau CBP di Perum Bulog dalam kondisi menipis hingga berada di level sekitar 670 ribu ton, jauh di bawah target pemerintah sebanyak minimal 1,2 juta ton.

Badan Pangan Nasional (NFA) pun telah memerintahkan Bulog agar menyerap gabah petani dengan mekanisme komersial dan mengikuti harga pasar. Pasalnya, acuan harga pembelian yang digunakan Bulog sebesar Rp 4.200 per kg untuk gabah kering panen (GKP) jauh di bawah harga pasar saat ini yang hampir menyentuh Rp 6.000 per kg.