REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, kelanjutan proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta Fase 2A merupakan hal yang baik. Menurut dia, kembalinya rencana awal pembangunan trase Velodrom-Manggarai setelah dialihkan oleh Anies Baswedan ke JIS, bisa lebih diminati masyarakat ke depannya.
“Kalau terkoneksi dari Velodrom ke Manggarai, bisa menghidupkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sendiri karena jalurnya lebih panjang dan diminati masyarakat,” kata Gembong ketika dihubungi, Ahad (6/11/2022).
Meski demikian, dia tak menampik ada kemungkinan perubahan anggaran penyertaan modal daerah (PMD) dari sebelumnya sebesar Rp 442 miliar kepada Jakpro. Dia menilai, kemungkinan perubahan anggaran itu, karena panjang jalur Velodrom-Manggarai lebih panjang daripada ke JIS.
“Jadi PMD akan berubah nominalnya. Perubahan itu berapa tentu menyesuaikan trase dari Kementerian PUPR untuk disesuakan Jakpro nantinya,” kata anggota Komisi A DPRD DKI itu.
Pengembalian jalur Velodrom-Manggarai, kata dia, juga dilakukan untuk merasionalisasikan beban yang didapat Jakpro. Ihwal tetap merealisasi jalur Velodrom-JIS yang baru dibuka Anies dan masih belum menghasilkan pemasukan lebih bagi DKI, dia menyebut pengurangan perawatan Jakpro bisa diminimalisir dengan konektivitas Manggarai-Velodrom.
Perlu diketahui, pada era Anies, Dinas Perhubungan DKI sempat berencana memindahkan rute Velodrom-Manggarai menjadi Velodrom-Klender dan Velodrom-JIS pada akhirnya. Ditanya perubahan oleh Anies karena larangan rute ke Manggarai, Gembong menampiknya. Menurut dia, rencana perubahan pada era Anies ke JIS, karena LRT yang akan difokuskan untuk menopang keberadaan JIS. “Konsep awal tidak ada JIS. Seingat saya semua awalnya akan terpusat di Manggarai,” tutur dia.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Fitria Rahadiani menyebut, bahasan Velodrom-Manggarai belum sepenuhnya selesai karena baru ada di rapat rancangan KUA-PPAS APBD 2023. Dia menyebut, meski sudah ada pernyataan kelanjutan proyek, dana yang sama pada Velodrom-JIS senilai Rp 442 miliar, perlu dibahas lebih matang.
“Nanti, makanya kita lihat postur anggarannya seperti apa di Pemprov DKI kan itu berpengaruh ke pendapatan sama belanjanya,” kata Fitria.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan, DKI akan berkomitmen melanjutkan pembangunan LRT Velodrom-Manggarai. Menyoal pernyataan dia sebelumnya soal regulasi yang menjadi kendala selama ini, terkait dengan pelaksanaan Electronic Road Pricing (ERP).
“Itu merupakan salah satu strategi penanganan permasalahan transportsi Jakarta dengan mekanisme push and pull strategy,” kata Syafrin.
Dia menegaskan, sejak 2015 lalu hingga kini, implementasi ERP masih terkendala teknis dan regulasi. Namun demikian, dia menjanjikan jika Pemprov DKI dan DPRD DKI sedang dalam pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLSE) yang berdampak pada LRT.
“Melalui Perda PLLSE ini, diharapkan dapat menjadi landasan hukum implementasi ERP di Jakarta. ERP diharapkan akan menjadi sebuah solusi mengurangi kemacetan di DKI Jakarta,” jelasnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov DKI belum bisa memastikan kelanjutan dari proyek pembangunan LRT Jakarta fase 2 pada tahun depan. Dia mengisyaratkan kelanjutan proyek transportasi berbasis rel tersebut akan dikerjakan gubernur terpilih hasil Pilgub 2024.
"Itu menjadi pembahasan tersendiri, apakah itu bisa kita lanjutkan, (tapi) kan bisa juga dilanjutkan oleh periode gubernur berikutnya, periode 2024," kata Heru kepada awak media di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika