REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah pada Senin (7/11/2022). Kegiatan yang berlangsung dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri itu turut dihadiri oleh jajaran kepala daerah se-Indonesia secara virtual.
Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi Gubernur Maluku Utara yang tercatat sebagai provinsi dengan inflasi paling rendah di Indonesia.
"Maluku Utara ini memiliki penurunan angka inflasi 3,23 persen, bahkan menjadi terendah di seluruh provinsi di Indonesia. Terima kasih teman-teman di Maluku Utara," puji Mendagri.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga meminta atensi Gubernur Sumatera Barat yang mencatatkan angka inflasi yang cukup tinggi. Diketahui tingkat inflasi dari tahun ke tahun atau data per Oktober 2021 ke Oktober 2022, inflasi di Sumatera Barat tercatat sebesar 7,87 persen.
"Saya paham, meskipun Pak Gubernur Sumatera Barat ini sudah banyak sekali melakukan intervensi-intervensi di lapangan, tapi mungkin ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga mungkin memerlukan dukungan dari pusat," ujar Mendagri.
Adapun inflasi di Provinsi Sumatera Barat di antaranya dipicu oleh kenaikan harga beras dan sejumlah komoditas pangan lainnya. Padahal, produksi beras di Sumatera Barat termasuk surplus. Keenaikan itu, kata dia, dinilai dipicu oleh tingginya permintaan dari daerah tetangga seperti Riau dan Kepulauan Riau karena harga jual yang relatif lebih tinggi. Sehingga banyak petani atau pengusaha yang menjual berasnya ke daerah tetangga, karena dinilai lebih menguntungkan.
"Langkah-langkah yang sudah Bapak (Gubernur Sumatera Barat) lakukan cukup detail, namun sebagai informasi, ini belanja tidak terduga ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh semua provinsi, kabupaten/kota," tegas Mendagri.
Berdasarkan data yang dikantongi Direktorat Jenderal (Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 4 November 2022, total alokasi anggaran BTT se-Indonesia adalah Rp17.515,82 triliun. Namun alokasi anggaran tersebut baru terealisasi 12,74 persen atau Rp2.231,68 triliun.
Untuk realisasi BTT di tingkat provinsi baru tercatat 6,25 persen atau Rp611,60 miliar. Sedangkan di tingkat kabupaten baru terealisasi 22,62 persen atau Rp1.302,32 triliun dan di tingkat Kota baru terealisasi 16,09 persen atau Rp317,76 miliar.
Sementara itu, merujuk pada data yang sama, penggunaan BTT untuk Provinsi Sumatera Barat baru sebesar 0,67 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika