REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China memperingatkan Kanada agar berhenti membuat pernyataan yang dapat merusak hubungan bilateral kedua negara. Peringatan itu muncul setelah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyebut Beijing memainkan permainan agresif yang membahayakan demokrasi Kanada.
“Hubungan antar-negara hanya dapat dibangun atas dasar saling menghormati, kesetaraan, dan saling menguntungkan. Hubungan China-Kanada tidak terkecuali. Pihak Kanada harus berhenti membuat pernyataan yang akan merusak hubungan bilateral. Kami tidak tertarik dengan urusan dalam negeri Kanada,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemen) China Zhao Lijian dalam pengarahan pers, Selasa (8/11/2022), dikutip laman resmi Kemenlu China.
Pada Senin (7/11) lalu, Justin Trudeau menuding China memainkan “permainan agresif” dengan demokrasi dan institusi negaranya. Hal itu disampaikan setelah munculnya laporan tentang campur tangan Beijing dalam pemilu baru-baru ini di Kanada.
Trudeau mengungkapkan, Kanada telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperkuat integritas proses dan sistem pemilu di sana. Dia pun meyakinkan bahwa negaranya akan terus berinvestasi dalam upaya memerangi intervensi asing dalam pemilu dan institusi Kanada. “Sayangnya, kami melihat negara, aktor negara dari seluruh dunia, apakah itu China atau lainnya, terus memainkan permainan agresif dengan institusi kami, dengan demokrasi kami,” kata Trudeau kepada awak media.
Sebelumnya, media Kanada, Global News, melaporkan bahwa China telah mendanai “jaringan rahasia” kandidat dalam pemungutan suara baru-baru ini di negara tersebut. Mengutip sejumlah sumber yang tidak disebutkan namanya, Global News melaporkan, para pejabat intelijen mengatakan kepada pemerintahan Trudeau bahwa China berusaha mempengaruhi atau menumbangkan proses demokrasinya.
Laporan Global News menuduh Beijing mengarahkan transfer dana melalui anggota parlemen Ontario dan lainnya ke setidaknya 11 kandidat pemilihan federal serta operator China yang bekerja sebagai staf kampanye mereka. Global News juga mengatakan China berusaha menempatkan agen di kantor anggota parlemen Kanada untuk mempengaruhi kebijakan.
Bulan lalu, Royal Canadian Mounted Police mengatakan sedang mereka sedang menyelidiki tentang dugaan adanya kantor polisi “ilegal” milik pemerintah China di negaranya. Sebuah studi oleh kelompok pembela hak asasi yang berbasis di Madrid, Safeguard Defenders, pada September lalu, mengungkapkan, badan kepolisian China telah mendirikan 54 stasiun di 30 negara, termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, Brasil, dan Nigeria. Menurut Safeguard Defenders, kantor-kantor tersebut digunakan untuk menekan tujuan politik di luar negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika