REPUBLIKA.CO.ID, KALTENG--Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meningkatkan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat terus dilakukan. Dibawah kepemimpinan Gubernur H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, selain prioritas pada infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, juga fokus pada program tarhadap penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Salah satu program tersebut yakni peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat, sehingga diharapkan dengan menempati rumah layak huni, akan berdampak pada aspek lain, seperti kesehatan warga yang meningkat, ketahanan keluarga, hingga memberikan tingkat kenyamanan baik secara fisik maupun psikis. Dan tidak kalah pentingnya akan melahirkan rasa aman.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah per Desember 2021, Jumlah Rumah Tangga saat ini 699.499 unit. Untuk persentase Rumah Layak Huni (RLH) di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data BPS - Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) saat ini cenderung meningkat sejak 2017 sebesar 42,17 persen, kemudian 2018 sebesar 43,79 persen, dan 2019 naik sebesar 47,90 pereen. Sedang untuk tahun 2020 sebesar 51,97 persen dan setahun berikutnya menjadi 55,34 persen.
Peningkatan Persentase Rumah Layak Huni ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat melalui kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota melalui APBD dan DAK.
Dalam kurun waktu 6 tahun sejak tahun 2017-2022, program bedah rumah telah berhasil meningkatkan jumlah rumah layak huni sebanyak 15.529 unit. Tercatat semenjak 2017 sebanyak 2.000 Unit dengan anggaran Rp. 29.612.500.000, setahun kemudian jumlah rumah layak huni naik 3.570 Unit dengan dana Rp. 54.169.500.000 dan 2019 ada 4.000 Unit menghabiskan biaya Rp. 70 miliar. Pada tahun 2020 sebanyak 3.999 Unit dengan biaya Rp. 69.982.500.000, 2021 sebanyak 750 Unit dengan anggaran Rp. 15 miliar dan 2022 terealisasi 1.280 Unit dengan menghabiskan dana Rp. 25.600.000.000,-.
Cerminan Kehidupan
Terkait hal tersebut Gubernur H. Sugianto Sabran ketika diwawancarai di Palangka Raya Selasa (8/11/2022) mengatakan bahwa upaya penyediaan rumah layak huni bagi warga tersebut adalah hal yang sangat penting. Karena lanjut dia, rumah layak huni merupakan cerminan dari kehidupan yang layak bagi warga.
“ Melalui sinergitas dengan pemerintah pusat, kita terus meningkatkan pemenuhan rumah layak huni melalui program BSPS yang secara umum disebut bedah rumah. //Alhamdulilah// sejak tahun 2017 hingga tahun ini, kita sudah meningkatkan rumah layak huni sebanyak 15.529 unit yang tersebar di 13 kabupaten dan satu kota,”ungkapnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2022 program bedah rumah sebanyak 1.280 unit di Provinsi Kalimantan Tengah tersebar di 13 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Palangka Raya sebanyak 89 Unit (Kec.Bukit Tunggal, Kec.Panarung dan Kec.Kereng Bangkirai), Kab. Kotawaringin Barat 99 Unit (Kec.Pangkalan Banteng dan Kec.Pangkalan Lada), Kab. Kotawaringin Timur 98 Unit (Kec.Kota Besi), Kab. Katingan 89 Unit (Kec.Kamipang dan Kec.Pulau Malan) dan Kab. Pulang Pisau 100 Unit (Kec.Maliku dan Kec.Jabiren).
Kemudian Kab. Kapuas sebanyak 80 Unit (Kec.Bataguh, Kec.Kapuas Hilir dan Kec.Selat), Kab. Gunung Mas 98 Unit (Kec.Rungan Hulu dan Kec.Tewah), Kab. Seruyan: 98 Unit (Kec.Seruyan Hilir), Kab. Lamandau 88 Unit (Kec.Bulik dan Kec.Lamandau). Selain itu Kab. Sukamara 98 Unit (Kec.Pantai Lunci dan Kec.Sukamara), Kab. Barito Selatan 98 Unit (Kec.Dusun Selatan), Kab. Barito Utara 98 Unit (Kec.Lahei dan Kec.Lahei Barat), Kab. Barito Timur 60 Unit (Kec.Dusun Tengah) dan Kab. Murung Raya 88 Unit (Kec.Murung).
Ikuti Whatsapp Channel Republika