REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI meyakini kualitas surveyor dan auditor adalah kunci kesuksesan dalam pelayanan kepada pelanggan atau klien. Kepala Cabang PT BKI Batam Budi Isrofi mengatakan hal ini sejalan dengan arahan dari Menteri BUMN Erick Thohir pada April lalu.
"BKI berkomitmen untuk terus melakukan transformasi dan inovasi, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)," ujar Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (15/11/2022).
Sesuai dengan arahan dari Erick, lanjut Budi, induk dari holding BUMN jasa survei yang bergerak di bidang Testing Inspection and Certification (TIC) tersebut melakukan berbagai pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi SDM, khususnya internal BKI. Salah satunya, ucap Budi, dengan menggelar peningkatan kualifikasi surveyor BKI sebagai auditor sistem manajemen keselamatan dan keamanan tingkat nasional.
"Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam pelatihan sekaligus ujian ini, sebanyak 34 surveyor. Nantinya, mereka akan menjadi calon auditor dari BKI pusat yang memiliki andil untuk melakukan TIC di nasional dan global," ucap Budi.
Budi menilai pelatihan ini berguna untuk peningkatan kualifikasi peserta sebagai auditor manajemen keselamatan dan keamanan. Menurut Budi, pelatihan ini merupakan hal penting bagi seorang calon auditor. Karena auditor inilah nanti yang akan memberikan pemahaman materi serta penilaian kepada personel atau perusahaan kapal atau pelayaran.
"Tujuannya agar industri pelayaran bisa mendapatkan sertifikasi maupun pemahaman International Safety Management Code (ISM Code) dan International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) atau aturan lain yang menyeluruh mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan," sambung Budi.
Dengan pelatihan ini, Budi berharap BKI dapat menambahkan nilai peran dan fungsinya sebagai recognized organization dan recognized security organization untuk mendorong perusahaan pelayaran dan kapal berbendera Indonesia sesuai dengan standar yang telah ditentukan secara nasional dan internasional.