REPUBLIKA.CO.ID, MERAUKUE -- Sejumlah petani dalam kelompok tani di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, mengeluhkan kemahalan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pupuk ke Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Atas berbagai keluhan tersebut, Ma'ruf mengatakan, subsidi, baik untuk BBM maupun pupuk selalu mejadi perhatian pemerintah pusat.
Meski begitu, masih perlu dilakukan penertiban agar subsidi sesuai dengan sasaran. "Pemerintah mengakui banyak pupuk subsidi yang tidak tepat sasaran sehingga pemerintah sudah menghitung mana yang harus disubsidi, mana yang tidak, pemerintah sedang menertibkan supaya pupuk bersubsidi tepat sasaran," kata Ma'ruf di kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke pada Rabu (30/11/2022).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015, telah mengarahkan menteri dan lembaga terkait untuk menyiapkan 10 ribu hektare sawah lumbung padi nasional di Kabupaten Merauke sebagai langkah awal dari implementasi program satu juta hektare lahan. Ma'ruf malah menanggapi usulan adanya SPBU khusus bagi petani, seperti SPBU khusus untuk nelayan.
"Akan ada penertiban-penertiban dan akan dihitung kembali luas-an tanah yang harus disubsidi dan mana yang nonsubsidi, jadi tidak semua disubsidi. Masalah subsidi ini memang terus dibahas di sidang kabinet, hal ini menunjukkan subsidi, termasuk subsidi pupuk adalah hal yang penting," ungkap Ma'ruf.
Sedangkan mengenai usulan peningkatan harga eceran tertinggi (HET) gabah kering giling, menurut Ma'ruf masih sulit untuk dinaikkan. "Harga eceran itu komponennya banyak dan terkait dengan upaya mengendalikan harga. Bila harga naik dapat berakibat ke inflasi, tapi kalau tidak dinaikkan bisa merugikan petani, jadi pemerintah cari dari sisi lain supaya biaya produksi tidak tinggi, saya minta Pak Gubernur agar mengupayakan tidak terjadi inflasi tapi juga tidak merugikan petani," ujarnya.
Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tanah Miring, Aceng dalam diskusi tersebut mengungkapkan para petani di Kabupaten Merauke tidak merasakan harga BBM bersubsidi. Dia meminta pemerintah pusat memperhatikan masalah itu.
"Kami seperti tidak tersentuh yang namanya program BBM bersubsidi karena di sini sistem pertanian kami serba mesin, untuk mengolah tanah, memompa hingga panen, kami pakai mesin dan perlu BBM. Kami pakai BBM subsidi tapi rasa nonsubsidi, kami iri dengan nelayan yang ada SPBU khusus nelayan jadi kami juga usul ada SPBU khusus petani," kata Aceng.
Sedangkan Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Merauke, Sukarmin menyebutkan, biaya produksi beras saat ini sangat tinggi, sehingga tidak seimbang dengan hasil panen. "Kami mohon dinaikkan HET beras, mohon disubsidi pestisida herbisida dan fungisida," ucap Sukarmin berharap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika