REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan utang Indonesia saat ini masih aman. Meski demikian, ia menekankan pengelolaan utang tetap harus dilakukan secara hati-hati, teliti, dan kompeten.

Sebab, kata dia, inflasi global saat ini sangat tinggi dalam 40 tahun terakhir dan menyebabkan terjadinya gejolak kenaikan suku bunga. Selain itu, nilai tukar pun juga harus terus diwaspadai.

Hal ini disampaikan Menkeu dalam laporannya di acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, Istana Negara, Kamis (1/12/2022).

“Utang Indonesia masih aman dan tetap harus dikelola secara prudent, teliti, dan kompeten,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme sekaligus menjaga pemulihan ekonomi. Namun di saat yang sama, pemerintah juga harus meningkatkan kewaspadaannya dalam merespons gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan.

Target pendapatan negara dirancang sebesar Rp 2.463 triliun. Target tersebut mencerminkan kehati-hatian dalam mengantisipasi baik ketidakpastian harga komoditas maupun kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia.

Sedangkan belanja negara 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 814,7 triliun. APBN 2023 juga dirancang dengan defisit 2,84 persen dari PDB. Angka tersebut mencerminkan langkah penyehatan keuangan negara dan konsolidasi fiskal yang kredibel, hati-hati, dan tepat waktu.

“Kenaikan suku bunga global dan guncangan finansial global, serta volatilitas nilai tukar dan arus modal keluar harus kita sikapi. Kita meningkatkan ketahanan dan keamanan pembiayaan APBN,” jelas Menkeu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika