REPUBLIKA.CO.ID, WINA -- Pengemudi di Austria yang bersalah karena ngebut ekstrem akan disita kendaraannya. Pihak berwenang akan melelang mobil yang disita itu. Ancaman itu upaya pemerintah untuk mencegah pengendara ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi.
Perubahan yang direncanakan akan masuk dalam undang-undang ini diumumkan oleh koalisi pemerintahan konservatif dan Partai Hijau pada Senin (5/12/2022). Aturan baru itu bertujuan untuk memperkuat aturan Austria agar lebih dekat dengan aturan di negara lain seperti negara tetangga Jerman dan Swiss.
Pihak berwenang setempat mengatakan, mencoba mengendalikan balapan jalanan ilegal dan kasus kebut-kebutan ekstrem lainnya. Sementara sebagian besar pengemudi tidak akan pernah menyadarinya, mereka menyebabkan kematian, terkadang melibatkan orang yang tidak bersalah.
"Pada kecepatan yang kita bicarakan di sini, tidak ada yang sepenuhnya mengendalikan kendaraan mereka. Mobil menjadi senjata yang tidak dapat dikendalikan dan bahaya bagi orang yang tidak bersalah," ujar Menteri Transportasi Leonore Gewessler dari Partai Hijau.
Secara khusus,rencana peraturan mengharuskan pengemudi memacu hanya 60 km per jam (kpj) di atas batas kecepatan di kota-kota dengan batas kecepatan biasanya hingga 50 kpj atau batas mencapai 70 kpj di tempat lain dengan batasnya hingga 130 kpj. Jika pengemudi melewati batas yang ditentukan, kendaraan yang digunakan akan disita hingga dua minggu.
Tapi, menurut Gewessler, jika pengemudi adalah pelanggar berulang atau pelanggar pertama yang melaju sangat cepat, lebih dari 80 kpj di atas batas di kota atau lebih dari 90 kpj di tempat lain, mobil akan disita untuk selamanya dan biasanya dilelang. Rencana terbaru ini merupakan tambahan dari langkah-langkah yang diperkenalkan tahun lalu dalam meningkatkan durasi pengemudi harus ditahan surat izin mengemudinya dalam kasus ugal-ugalan dan kebut-kebutan ekstrem.
"Dia yang tidak punya mobil lagi tidak bisa mengebut lagi. Itulah mengapa tindakan ini sangat berhasil di negara lain karena itu berdampak buruk dan melindungi populasi umum," kata Gewessler mengakui tindakan itu sulit tetapi tindakan itu diperlukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika