REPUBLIKA.CO.ID, KALBAR--Kawasan pesisir di Indonesia sering dikatagorikan sebagai kawasan tertinggal, baik secara ekonomi, pendidikan, perhubungan, dan juga ketersediaan infrastruktur dan fasilitas lainnya termasuk kesehatan. Hampir semua kawasan perbatasan negara memiliki karakteristik demikian, sehingga dikenal sebutan 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang memerlukan perhatian dari semua pihak.
Terdapat satu opsi sebagai alternatif untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat pesisir Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat yaitu pemberdayaan berbasis potensi sumber daya lokal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Konsep Pusat Studi Perbatasan dan Pesisir (PSPP) UMJ tersebut di breakdown dalam riset Pemetaan Potensi Desa Perbatasan, yang mengambil fokus observasi dan wawancara mendalam di dua Kawasan perbatasan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat.
PSPP UMJ dalam penelitian ini bekerjasama dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DESK-BI), dimana pelaksanaan riset dilakukan di Sebatik Nunukan Kalimantan Utara pada 10-14 November 2022 serta di Desa Temajuk dan Sebubus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat pada 27 November sampai tanggal 2 Desember 2022.
PSPP memberikan rekomendasi kebijakan serta prioritas model-model pemberdayaan ekosistem berbasis green economy dan sustainability. Pola yang digunakan adalah mencari model terbaik di sebuah area untuk diimplementasikan, dan selanjutnya model tersebut diduplikasi di kawasan dan kabupaten lain yang telah di assesment sebelumnya. Dengan pola ini diharapkan penggarapan pemberdayaan masyarakat itu lebih tepat, mudah diukur tingkat keberhasilannya, dan dapat ditujukan ke suatu target tahap tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi.
Pemprov Kalimantan Utara terutama di Sebatik Nunukan selama ini menghadapi tantangan besar untuk mengubah stereotip ketertinggalan kawasan 3T. Demikian dengan Pemprov Kalimantan Barat Kecamatan Paloh Sambas sebagai salah satu provinsi yang memiliki garis perbatasan darat maupun laut cukup panjang dengan negara tetangga, perbatasan darat maupun laut (termasuk pantai). Kemakmuran kawasan itu selalu diperbandingkan dengan komparatornya di negara tetangga.
Sudah cukup banyak upaya, baik melalui pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk memajukan kawasan perbatasan pesisir itu, namun karena cakupan yang luas, kompleksitas persoalan yang dihadapi, dan keterbatasan infrastruktur serta anggaran, maka masih banyak yang perlu dilakukan di kedua Kawasan perbatasan ini.
Menurut Endang Rudiatin ketua PSPP UMJ sekaligus ketua tim peneliti, perdagangan lintas batas di pesisir Kalimantan Utara dan Barat memiliki karakteristik yang dekat dengan perdagangan transnasional, sehingga harus lebih memperhatikan jenis barang yang diperdagangkan, potensi pasarnya dan bargaining position pelaku usahanya. Pembeli luar negeri kerap menjadi penentu harga, jenis-jenis produk semisal rumput laut yang seharusnya dari jenis berbeda memiliki harga berbeda, dipukul rata dengan satu harga. "Sayangnya, pemerintah lokal dan pusat belum siap mengakomodir hasil Sumber Daya Alam yang dikelola masyarakat desa menjadi produk olahan yang lebih bernilai jual. Kenyataanya, hampir semua raw material dijual ke Malaysia, tak ada sisa," kata Endang dalam keterangan tertulis, Ahad (11/12/2022).
Kondisi riil di wilayah perbatasan Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat memperlihatkan temuan lain tim peneliti PSPP bahwa sumber daya alam (AGRO-MARITIM) masih banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Banyak potensi yang bernilai ekonomi yang bisa dieksplorasi terutama pada sektor pariwisata. Potensi geografi, topografi dan pesona alam serta budaya lokal, bisa dikembangkan menjadi pariwisata yang akan menghidupkan perekonomian perbatasan. Halal Value Chain dan Wisata halal dapat dikembangkan selaras dengan dicanangkannya Indonesia menuju Pusat Halal Dunia dan Pusat Ekonomi Syariah.
Model-model pemberdayaan yang telah ditetapkan PSPP ini, tahun 2023 dapat segera dikelola dalam program pemberdayaan selanjutnya sebagai pilot project Desa Berdikari, demikian Prof. Abdul Mu'ti ketua BPH UMJ sekaligus sekum PP Muhammadiyah, karena riset-riset PSPP yang dikerjakan dengan sangat serius harus dapat mengentaskan kemiskinan di wilayah 3 T, termasuk perbatasan. "Memberdayakan masyarakat perbatasan dan pesisirnya berarti memperkuat nasionalisme masyarakat di wilayah tersebut," katanya.
Tim peneliti PSPP untuk Kaltara Ma'mun Murod ahli Ilmu Politik yang juga rektor UMJ, Rita TP ahli Mikrobiologi Pertanian, Prian Gagani ahlia Energi Terbarukan Teknik Elektro, sedangkan untuk Kalbar, Mawar ahli Administrasi Publik, Gema Fitrianto ahli Teknologi Limbah Teknik Kimia. PSPP UMJ juga mengajak peneliti dari PT Lokal yaitu INSTEKMU Tarakan dan IAIS Sambas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika