Dukung PPKM Dicabut, Haedar : Harus Ada Langkah Afirmatif
Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Yusuf Assidiq
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir saat penyampaian refleksi akhir tahun di PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis (29/12/2022). Pada refleksi akhir tahun Muhammadiyah ini Haedar menekankan soal membangun pra kondisi pemilu 2024 yg baik. Kuncinya komitmen seluruh elit bangsa baik dari institusi negara yakni pemerintah dan nonpemerintah, serta warga bangsa untuk mengakhiri pembelahan politik. | Foto: Republika/Wihdan Hidayat
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah berencana untuk mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan tersebut.
Menurut Haedar, pemerintah tentu sudah menyiapkan segala sesuatunya dalam mengambil keputusan mencabut PPKM. Keputusan tersebut, lanjutnya, tentu juga sudah didasari dengan pemikiran-pemikiran dan proyeksi yang baik dalam rangka mengakhiri pandemi Covid-19 di Indonesia.
Kendati begitu, Haedar meminta agar ada langkah afirmatif yang disiapkan oleh pemerintah jika nantinya pandemi muncul kembali di masyarakat. "Harus ada langkah afirmatif dari pemerintah sendiri ketika masih terjadi atau ada pandemi, ketika belum berubah menjadi endemi," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Kamis (29/12/2022).
Saat ini, penyebaran Covid-19 di Indonesia sudah melandai. Meski begitu, Haedar menekankan, pemerintah harus siap jika nantinya kembali terjadi penambahan kasus Covid-19 yang signifikan.
"Jika masih ada pandemi muncul di masyarakat, recovery-nya seperti apa, penanganannya seperti apa, semua harus siap," ujarnya
Selain itu, ia menekankan agar ada kebijakan yang komprehensif untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Muhammadiyah, kata Haedar, juga turut berkontribusi dan bekerja sama dengan pemerintah melalui perangkat-perangkat yang dimiliki, guna menanggulangi Covid-19 maupun dampaknya.
"Pemerintah tentu akan punya kebijakan untuk mengakhiri itu, tapi harus disertai dengan kepastian dan pertanggungjawaban politik yang kokoh dan menciptakan ekosistem bersama untuk menyelesaikan, baik sisa pandemi maupun juga dampak (pandemi)," ujar Haedar.
Menurut dia, Muhammadiyah sejak membangun MCCC sampai sekarang. "Insya Allah perangkat-perangkat kita mencukupi untuk bekerja sama," tambah Haedar. Diharapkan, kebijakan-kebijakan itu juga dapat terkoneksi dengan kebijakan terkait bencana lainnya yang sering terjadi di Indonesia.
Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kegagapan saat menghadapi bencana. "Tidak kalah pentingnya, terkoneksi dengan peristiwa-peristiwa dan bencana alam yang selalu terjadi di Indonesia, jangan sampai gagap lagi, gagap lagi. Jangan sampai kita punya platform menghadapi bencana, lalu gagap lagi," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, memastikan pencabutan PPKM tinggal menunggu waktu. Namun, Ma'ruf tak memastikan kapan pengumuman pencabutan PPKM tersebut.
"PPKM memang akan dicabut, tapi tunggu sebentar mungkin. Pengumumannya tunggu saja," ujar Ma'ruf dalam keterangan pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (29/12).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
