REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya stabilisasi stok dan harga beras di tingkat konsumen terus di genjot pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA). Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, langkah stabilisasi ini akan terus ditingkatkan sampai dengan panen raya tahun ini yang diperkirakan jatuh pada Februari hingga Maret.

"Sekarang waktunya kita mengeluarkan beras Bulog melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Presiden memonitor dan memerintahkan langsung Badan Pangan Nasional, Kemendag dan Bulog untuk Stabilisasi sampai dengan panen raya," ujar Arief di Jakarta, Jumat (13/1/2023).

Arief mengatakan, penyaluran beras medium melalui program KPSH tersebut bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog yang berasal dari pembelian langsung, baik yang dibeli dengan menggunakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), harga fleksibilitas, pengalihan stok komersial, maupun pengadaan dari luar atas penugasan pemerintah.

“Saat ini sampai panen raya, kita minta Bulog untuk mengeluarkan stok CBP yang ada di gudang, termasuk mengeluarkan beras dari luar yang sudah masuk bersamaan dengan stok beras lokal yang dimiliki Bulog. Saat ini waktunya kita keluarkan untuk stabilisasi Pasokan dan Harga Beras Nasional, jangan ditahan,” tegasnya.

Arief menjelaskan, untuk pemasukan beras dari luar sebanyak 200 ribu ton, saat ini telah terealisasi sebanyak total 98 ribu ton. Jumlah ini menambah stok CBP yang ada di Bulog dan akan disalurkan hanya untuk kegiatan SPHP. Berdasarkan data sampai dengan 12 Januari 2023, total stok beras Bulog saat ini sebanyak 341 ribu ton yang terdiri dari 333 ribu ton atau 97,9 persen stok CBP dan 7,1 ribu ton atau 2 persen stok komersial. Dari 333 ribu ton CBP tersebut, 5 persennya atau 98 ribu ton adalah stok pengadaan dari luar, sedangkan 95 persennya stok pengadaan dalam negeri dan lainnya.

"Tahun ini, sampai 11 Januari, Bulog telah merealisasikan penyaluran SPHP sebanyak sekitar 26 ribu ton di seluruh Indonesia, dengan realisasi di wilayah DKI Jakarta dan Banten 2,7 ribu ton. Angka ini akan terus ditingkatkan dan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia sampai dengan panen raya," lanjut Arief.

Arief menyampaikan, terkait stok beras nasional di akhir 2022 dan di awal 2023, dari perhitungan Kerangka Sample Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), apabila melihat angka panen akhir tahun 2022 dan Januari 2023 ini, serta dibandingkan dengan kebutuhan beras nasional perbulan, maka kondisinya masih belum bisa menutupi kebutuhan per bulan.

"Februari mulai panen besar. November 2022 panen sebanyak 1,9 juta ton, Desember 2022 sebanyak 1,4 juta ton, Januari diperkirakan panen 1,3 juta ton dan panen di Februari meningkat sebanyak 4,3 juta ton. Jadi kita harus atur dan jaga betul stok dan pengaturan realisasi SPHP-nya, karena seperti kita ketahui kebutuhan Beras Nasional adalah 2,5 juta ton per bulan," kata Arief menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika