Senin 16 Jan 2023 17:55 WIB

Tak Mau Ganggu Panen, Bulog: Impor Beras Terakhir Februari

Bulog memastikan kloter terakhir impor beras akan tiba pada pertengahan Februari.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Ahmad Fikri Noor
Tumpukan karung berisi beras impor asal Vietnam di atas kapal MV Hoang Trieu 69 yang tiba di Pelabuhan Tenau Kupang, NTT, Jumat (13/01/2023). Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memastikan kloter terakhir impor beras akan tiba di Indonesia pada pertengahan Februari mendatang.
Foto: ANTARA FOTO/Kornelis Kaha
Tumpukan karung berisi beras impor asal Vietnam di atas kapal MV Hoang Trieu 69 yang tiba di Pelabuhan Tenau Kupang, NTT, Jumat (13/01/2023). Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memastikan kloter terakhir impor beras akan tiba di Indonesia pada pertengahan Februari mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memastikan kloter terakhir impor beras akan tiba di Indonesia pada pertengahan Februari mendatang. Ia menjamin, pada Maret 2023, ketika para petani memasuki puncak panen, tidak akan terdapat aktivitas impor beras.

"Kami berusaha (impor masuk) terakhir pertengahan Februari. Jadi, Maret sudah tidak ada lagi barang impor yang masuk ke Indonesia," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (16/1/2023).

Baca Juga

Ia menegaskan, kebijakan impor beras bukan diajukan oleh Bulog melainkan keputusan bersama dengan pemerintah. Kebijakan itu telah melalui serangkaian proses rapat kabinet maupun rakortas. Ketika memasuki musim panen raya, Budi memastikan bakal melakukan penyerapan maksimal hasil panen padi.

Tahun ini, Bulog menargetkan akan melakukan pengadaan gabah atau setara beras sebanyak 1,46 juta ton. Sementara itu, total cadangan beras Bulog yang dikuasai saat ini mencapai kisaran 770 ribu ton. Stok CBP yang akan disiapkan pada 2023 sebanyak 1 juta ton serta untuk operasi pasar serta bantuan bencana sebesar 1,2 juta ton.

Budi menyampaikan, pemeliharaan cadangan beras diharapkan dapat lebih optimal sehingga meminimalisasi terjadinya penurunan mutu. Sebab, sesuai aturan, setiap empat bulan sekali beras Bulog harus dikeluarkan dan dapat dijual di bawah harga pasar. Pemerintah pun disebut bakal mengganti selisih harga beras yang dikeluarkan tersebut.

"Kalau ini bisa berjalan, tentu kami punya keyakinan tidak akan lagi terjadi beras yang turun mutu," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement