Perangkat Desa Bojonegoro Didorong Ikut Program Beasiswa RPL S-2
Rep: Wilda Fizriyani/ Red: Yusuf Assidiq
Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, dalam kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Gedung Pemkab Bojonegoro. | Foto: Dok. Pemkab Bojonegoro
REPUBLIKA.CO.ID, BOJONEGORO -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mendorong perangkat desa mengikuti program beasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) jenjang S-2. Hal ini diungkapkan Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah dalam kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Gedung Pemkab Bojonegoro.
Bupati Anna Mu’awanah menyampaikan, adanya pembinaan peningkatan kapasitas BPD ini dapat membantu lembaga tersebut melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini penting karena peran BPD dalam pemerintahan desa sangat dibutuhkan. "Semua sektor pembangunan berawal dari desa melalui musyawarah desa," kata Anna.
Dia berharap anggota BPD dapat berkontribusi mengusulkan aspirasi masyarakat. Hal ini terutama aspek-aspek yang dirasa penting untuk diprioritaskan dan segera dilaksanakan. Satu di antaranya terkait usulan pembangunan yang benar-benar tidak bisa ter-cover oleh anggaran dana desa.
Adapun dalam rangka mendorong peningkatan sumber daya manusia, dana yang masuk ke desa selama kurun waktu empat tahun terakhir mecapai Rp 4,8 triliun. Maka untuk menunjangnya, Pemkab Bojonegoro telah melakukan audiensi beberapa waktu lalu dengan Kementerian Desa PDTT yang akan melanjutkan program RPL untuk jenjang S-2.
Pemkab juga akan bekerja sama dengan Universitas Brawijaya (UB) Malang, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dan Universitas Gajah Madja (UGM) Yogyakarta. "Dengan adanya program RPL ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan yang diberikan oleh negara,” kata perempuan berhijab ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, Machmudin mengatakan, sebanyak 191 anggota BPD yang terdiri atas Kecamatan Balen dan Bojonegoro mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas BPD.
Hal ini bertujuan untuk mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Kemudian juga untuk optimalisasi BPD dalam menampung aspirasi masyarakat desa dan mewujudkan sistem pemerintahan desa yang partisipatif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
