REPUBLIKA.CO.ID, LIEV -- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan tidak akan menoleransi korupsi dan berjanji pekan ini akan mengeluarkan keputusan untuk mengatasinya. Korupsi jadi masalah kronis Ukraina di tengah invasi Rusia.
Janji Zelenskyy disampaikan setelah seorang pejabat tingkat menengah dituduh melakukan korupsi. Termasuk laporan praktik pengadaan peralatan militer yang meragukan meski pejabat itu mengajak persatuan nasional untuk mengalahkan invasi.
"Saya ingin memperjelas ini: tidak akan ada seperti yang dulu, cara hidup berbagai orang yang dekat dengan institusi negara atau mereka yang menghabiskan hidupnya mengejar jabatan," kata Zelenskyy dalam pidato malamnya, Ahad (22/1/2023).
Ukraina memiliki sejarah panjang dengan korupsi dan telah mengguncang pemerintahan. Pada 2021 organisasi Transparency International menempatkan Ukraina di peringat 122 dari 180 negara. Tidak terlalu jauh dibandingkan Rusia.
Uni Eropa menjadikan reformasi antikorupsi sebagai salah satu syarat Ukraina bergantung. Setelah Kiev mendapatkan kandidat calon negara anggota tahun lalu.
"Pekan ini sudah waktunya untuk keputusan yang tepat, keputusan sudah disiapkan, saya tidak ingin menyampaikan ke masyarakat sekarang, tapi semuanya akan adil," katanya.
Saat terpilih pada 2019 lalu Zelenskyy berjanji mengubah pola kerja pemerintah yang diwariskan sejak zaman Uni Soviet. Zelenskyy mengatakan, pemerintahnya sudah menerima pengunduran diri wakil menteri setelah penyelidikan atas tuduhan menerima suap.
Presiden itu tidak mengungkapkan nama pejabat tersebut. Namun media melaporkan pelaksana tugas wakil menteri pembangunan daerah, Vasyl Lozinskiy ditahan atas tuduhan menerima suap.
Fokus korupsi juga melibatkan Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov. Setelah surat kabar melaporkan militer mengamankan makanan di tengah inflasi harga pangan. Kementerian Pertahanan mengatakan tuduhan itu "palsu" dan meminta komite parlemen untuk menyelidikinya.
