REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para milenial di Samarinda terutama para aktivis kampus, sangat mendukung terkait percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Selain itu, para mahasiswa juga berjanji akan mengawal pembangunan IKN agar tidak melenceng dan merugikan warga lokal.
Hal tersebut terungkap dalam seminar yang digelar Forum Milenial Nusantara di Warkop Bagio’s, Kota Samarinda dengan tema “Eksistensi Penduduk Lokal dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Seminar ini, merupakan inisiasi dari Forum Milenial Nusantara dalam rangka sosialisasi dan mengajak kepada kalangan pelajar dan mahasiswa terkait pemindahan IKN. Serta, mengedukasi kaum milenial khususnya para mahasiswa agar dapat mempersiapkan diri untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan IKN.
Kegiatan ini, menghadirkan para aktivis kampus. Di antaranya, Andi Irawan Iskandar (Ketua Umum HIMA Hukum UMKT, Arif Dwi Andika (Presiden BEM Fak Kedokteran Unmul), Edyshon Radja (Ketua BEM Faperta Universitas Widyagama Mahakam/UWGM) dan Husain Firdaus (Ketua Forum Milenial Nusantara).
Menurut Husain Firdaus Ketua Forum Milenial Nusantara, Forum Milenial Nusantara adalah wadah untuk menghimpun pemikiran, menyuarakan isu kedaerahan maupun nasional. Dalam beberapa kesempatan, kata dia, FMN telah mengadakan berbagai kegiatan, termasuk pertemuan dengan tokoh masyarakat.
Selain itu, kehadiran IKN harus menjadi perhatian bagi seluruh kalangan masyarakat. Oleh karena itu, FMN mencoba mewadahi kritikan maupun saran dari semua pihak. "Nantinya akan coba disampaikan kepada pihak-pihak terkait," katanya.
Menurut Andi Irawan Iskandar Ketua Umum HIMA Hukum UMKT, membahas IKN ke Prov Kaltim menjadi pembahasan yang tidak ada ujungnya. Karena Pulau Kalimantan yang terkenal sebagai paru-paru dunia akan terancam dampak dari pemindahan IKN.
"Sedangkan terkait dengan eksistensi penduduk lokal saya yakin nantinya tetap dapat bersaing dengan para pendatang," katanya.
Selain itu, kata dia, terkait pemindahan IKN, ada beberapa hal positif dan negatif yang terjadi. Misalnya, adanya kunjungan RI-1 setiap jalan yang rusak dan berlubang mendapatkan perbaikan oleh pemerintah.
Namun di sisi lain, kata dia, adanya isu pengambilalihan lahan adat yang dimanfaatkan untuk pembangunan IKN menimbulkan sentimen negatif. Karena segala hal berkaitan dengan adat harus dijaga dan dilestarikan.
"IKN di Kaltim juga akan membuka lapangan kerja baru yang dapat menjadi manfaat bagi masyarakat, dengan masih tingginya angka pengangguran maupun penduduk miskin," katanya.
Sedangkan Edyshon Radja, Ketua BEM Faperta UWGM mengatakan, pemindahan IKN ke Kaltim memiliki berbagai dampak yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Salah satunya yaitu dengan banyaknya pembangunan jalan, gedung pemerintahan, maka lahan pertanian akan semakin berkurang.
Kemudian, kata dia, terkait dengan kualitas SDM di Kaltim harus diperhatikan dengan baik dalam menyambut IKN, karena masih terdapat masyarakat yang kurang dalam mendapatkan pendidikan, kesejahteraan buruh juga masih kurang diperhatikan. Sehingga hal-hal tersebut, harus segera diperbaiki oleh pemerintah daerah agar nantinya masyarakat lokal siap bersaing dengan para pendatang.
Menurut Arif Dwi Andika, Presiden BEM Fakultas Kedokteran Unmul, selama ini pembangunan di Indonesia masih cenderung Jawasentris. Sehingga, konsep IKN akan mendorong pembangunan di Indonesia lebih merata ke seluruh daerah atau sering dikenal dengan istilah Indonesiasentris.
"Dengan adanya hal tersebut, kita harus dapat memanfaatkan dengan baik oleh masyarakat lokal Kaltim," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika