REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyebut perlu akurasi data penerima pupuk bersubsidi untuk memastikan penyaluransesuai dengan kuota pemerintah.

Wakil Ketua Umum DPP Pemuda Tani HKTI Didik Setiawan melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Solo, Selasa (21/2/2023), mengatakan dengan data penerima yang jelas maka tidak ada isu kelangkaan pupuk.

"Istilah kelangkaan itu muncul karena datanya tak jelas, terutama dari kelompok tani. Misalnya jatah pupuk subsidi untuk 2023 diajukan pada 2022," katanya.

Setelah pupuk tersedia banyak, dikatakannya, tidak jarang banyak yang tidak ditebus. Hal itu berdampak pada toko penyalur pupuk subsidi yang tidak dapat memutar uang mereka.