REPUBLIKA.CO.ID, ZURICH -- Jerman telah meminta Swiss untuk menjual beberapa tank Leopard 2 miliknya. Surat kabar Swiss, Blick pada Jumat (3/3/2023) melaporkan, kesepakatan penjualan ini memungkinkan Berlin untuk meningkatkan bantuan militernya ke Ukraina.
Jerman ingin Swiss menjual beberapa tank ke pabrikan Rheinmetall. Hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk mengisi ulang celah persenjataan anggota Uni Eropa dan NATO.
Jerman, Polandia, Portugal, Finlandia, dan Swedia merupakan negara yang mengirimkan tank Leopard untuk membantu Ukraina mempertahankan diri dari serangan Rusia. Pengiriman ini menciptakan celah di gudang senjata mereka sendiri.
Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius dan Menteri Ekonomi Robert Habeck mengatakan kepada Menteri Pertahanan Swiss Viola Amherd tentang proyek penjualan tersebut dalam surat tertanggal 23 Februari. Mereka meminta Swiss untuk menyetujui penjualan tank Leopard 2 dengan jaminan bahwa tank dari Swiss tidak akan langsung ditransfer ke Ukraina.
Di bawah undang-undang netralitas dan embargo senjata terpisah, Swiss dilarang mengirim senjata secara langsung ke Ukraina. Kesepakatan dengan Jerman akan mengharuskan parlemen Swiss untuk secara resmi menyatakan bahwa tank-tank itu tidak dapat digunakan.
Kementerian Pertahanan Swiss mengatakan permintaan Jerman sedang dipertimbangkan. “Dari sudut pandang tentara, pada prinsipnya akan mungkin dilakukan tanpa sejumlah kecil tank, sambil mempertimbangkan kebutuhan Swiss sendiri,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan kepada surat kabar tersebut.
Swiss sebelumnya telah memblokir permintaan dari Jerman, Spanyol, dan Denmark untuk mengizinkan amunisi buatan Swiss yang sebelumnya mereka beli untuk diekspor kembali ke Ukraina. Tetapi masalah ini menjadi semakin memecah belah di Swiss. Perubahan sikap publik dan politik yang pro-Ukraina menekan pemerintah untuk mengakhiri larangan ekspor senjata Swiss ke zona perang.
Seruan dari negara tetangga Swiss untuk mengizinkan transfer senjata ke Kiev semakin keras karena serangan Rusia meningkat. Dua komite keamanan parlemen telah merekomendasikan agar aturan tersebut dilonggarkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika