REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat, mengajak keterlibatan berbagai pihak untuk membantu penanganan stunting. Termasuk juga pihak swasta, seperti melalui program “Bapak Asuh Anak Stunting” (BAAS).
Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengatakan, program BAAS tidak hanya dapat dilakukan aparatur sipil negara (ASN) dan instansi pemerintah. Pihak swasta pun bisa terlibat.
Menurut Aep, yang merupakan ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Karawang, program BAAS merupakan salah satu andalan dalam upaya penanganan stunting di daerahnya.
Pada 2023, Aep mengatakan, sejauh ini dana pihak swasta lewat program BAAS yang diterima TPPS Karawang mencapai sekitar Rp 137 juta. Menurut dia, dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk makanan bergizi kepada 480 anak stunting yang tersebar di 21 kecamatan.
“Adanya penyaluran dana pihak swasta dalam penanganan kasus stunting itu bagian dari upaya menjalankan konsep pentahelix dalam menangani kasus stunting,” kata Aep di Karawang, Senin (6/3/2023).
Menurut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Karawang, Sofiah, melalui program BAAS, ada bantuan dengan nilai sekitar Rp 450 ribu per anak per bulan dalam bentuk makanan untuk membantu mencukupi kebutuhan gizi harian mereka.
Berdasarkan laporan perkembangan anak stunting dan hasil survei lapangan, Sofiah mengeklaim program perbaikan gizi melalui program BAAS mempunyai dampak yang terbilang baik.
Angka stunting di Kabupaten Karawang dilaporkan mengalami penurunan. Aep mengatakan, angka stunting di Kabupaten Karawang pada 2021 mencapai 20,6 persen. Adapun pada 2022 menjadi 14 persen.
Dengan penurunan tersebut, berbagai upaya yang dilakukan Pemkab Karawang dinilai membuahkan hasil. Namun, Aep mengingatkan jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Karawang untuk tetap optimal dalam menjalankan program penanganan dan pencegahan stunting.
Ikuti Whatsapp Channel Republika