REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti akan berusaha mengkaji kembali permasalahan guru di Provinsi Jawa Timur yang belum mendapatkan kejelasan pengangkatan PPPK supaya nantinya mendapatkan hasil sesuai harapan.
"Mungkin nanti saya menemui pihak Pemprov Jatim dahulu. Saya pertanyakan soal ini dan sejauh mana mereka sudah melakukan prosesnya. Saya akan temui Gubernur besok juga. Secepatnya, tidak boleh ini rakyat dibeginikan," kata LaNyalla dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa (7/3/2023).
Menurut LaNyalla, profesi guru memang harus diberi prioritas untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Hal ini, kata dia,bukan soal menghargai pengabdian, melainkan merupakan janji pemerintah yang ingin memprioritaskan tenaga kependidikan. "Makanya,ini karena demokrasi sudah menganut demokrasi liberal,hilang nilai-nilai Pancasila," ujarnya.
Diungkapkan pula bahwa kesejahteraan makin terpuruk karena dikuasai oleh oligarki ekonomi. "Sudah benar salah satu solusinya adalah kembali ke UUD '45 naskah asli. Kesejahteraan rakyat akan makin terjamin untuk anak cucu kita," ucapnya.
Sejumlah guru honorer yang dinyatakan lulus passing grade (PG) di Provinsi Jawa Timur menemui Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Kantor Kadin Jatim, Selasa (7/3/2023). Mereka tergabung dalam guru lulus passing grade (GLPG) penerimaan PPPKswasta Jawa Timur.
Kepada LaNyalla, mereka membeberkan terkait dengan nasibnya soal 6.138 guru lulus PG2021 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur yang tidak diajukan formasi dalam PPPK oleh Pemprov Jatim. Padahal, katakata Koordinator GLPG Ma'mol Abdul Faqih, provinsi lain mengusulkan formasi guru ini.
Ia lantas mempertanyakan kenapa Pemprov Jatim tidak mengusulkannya ke pusat, padahal mereka sudah mengadu ke berbagai pihak terkait. "Akan tetapi, tidak ada reaksi dari Gubernur. Kami sudah mendatangi kantor gubernur, tidak ada tanggapan," ujarnya.
Selain Ma'mol, hadir pula para guru lulus PG lainnya, yakni Hindri Mauludfiana, Adi Purna L, Anisah Harjanti, Mudlofar, Safaaul, Fitri Amaliyah, Anton Feriyanto, Lilik Endang, dan Ilham Dwi P Kehadiran mereka semua mengutarakan harapan Ketua DPD RI mampu memberikan solusi terkait dengan permasalahan tersebut. Pasalnya, pemerintah sendiri sudah menegaskan bahwa prioritas pengangkatan PPPK formasi guru merupakan guru honorer yang telah lulus passing grade.
"Kami menyampaikan aspirasi terkait nasib kami yang dinyatakan lulus PG, namun tak diangkat menjadi PPPK. Semoga Ketua DPD RI bisa menyampaikan keluhan ini kepada pihak terkait. Saya yakin betul Ketua DPD Pak Nyalla merupakan sosok yang mencintai guru dan mencintai rakyatnya," kata dia.
Menurut dia,para guru honorer tersebut sangat berharap untuk diangkat sebagai PPPK karena sebagian besar dari jumlah ribuan tersebut sudah mengabdi selama puluhan tahun. "Meski telah mengabdi puluhan tahun,guru honorer itu masih banyak menerima honor di bawah Rp 1 juta. Di tengah kondisi sekarang ini sangat berat honor sebesar itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," katanya.
Para guru tersebut berharap pengabdian mereka selama ini diberikan penghargaan yang setimpal dan sesuai dengan prioritas pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika