REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa seluruh partai politik dan koalisinya belum akan mengumumkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Menurutnya, semuanya masih menunggu keputusan dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.
"Saya kira kalau PDIP sudah memutuskan sikap, otomatis akan terbentuk (pasangan capres-cawapres koalisi lain), ada berapa koalisi dalam pencalonan presiden. Sebab segala sesuatunya tergantung kepada PDIP dan PDIP tergantung ke Bu Mega," ujar Yusril di Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jakarta, Senin (13/3/2023).
Menurutnya, saat ini baru Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Namun, mereka belum juga menyepakati calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya.
Sedangkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya belum bersikap terkait capres. Sebab, Partai Gerindra kembali mendorong Prabowo Subianto sebagai capres. Hal yang sama juga dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusulkan Abdul Muhaimin Iskandar.
"Itu kan sangat tergantung juga kepada koalisi yang terbentuk. Jadi sementara ini wacana sudah berkembang, tapi PDIP sampai hari ini belum memutuskan sikap," ujar Yusril.
Yusril melanjutkan, ihwal koalisi untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024 masih sangatlah dinamis. Termasuk peluang PBB bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Golkar, PPP, dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Pertemuan hari ini dengan PPP dipandangnya sebagai salah satu upaya untuk menyamakan pandangan terkait politik. Tak ditampiknya, ada kemungkinan bahwa PBB bergabung dengan KIB, mengingat di dalamya sudah terdapat dua partai Islam.
"Saya kira diskusi-diskusi seperti ini penting karena dalam rangka mematangkan dan mudah-mudahan tercapai kesamaan persepsi kita dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Khususnya antara PBB dengan PPP," ujar mantan Manteri Hukum dan HAM (Menkumham) itu.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa nama capres partainya sudah dikantongi Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum. Namun, pengumumannya masih menunggu momentum yang tepat.
"Namanya sudah ada di Bu Mega, Mbak Puan pun menegaskan hal tersebut, tapi ya jangan sudut-sudutkan. Tunggu momentumnya, kita sabar tunggu momentum yang terbaik," ujar Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
PDIP memandang, bahwa pemimpin itu tidak diukur dari keterampilan berbicaranya, tetapi dari kinerja dan komitmen. Adapun saat ini, PDIP memprioritaskan masyarakat di tengah masa pemulihan ekonomi nasional usai pandemi Covid-19.
"2004 sampai 2014 kita belajar bahwa seorang pemimpin itu tidak diukur dari keterampilan berbicaranya dari pesonanya, tetapi dari kinerja, dari komitmen, keberanian mengambil risiko dari kemampuan teknikratiknya. Kemampuan turun ke bawah menangkap kehendak rakyat, itu yang dilihat oleh PDI Perjuangan," ujar Hasto.
Di samping itu, ia menjelaskan bahwa PDIP akan menjalin kerja sama politik dengan partai politik lain. Hal tersebut sudah terbukti ketika partai berlambang kepala banteng itu berkoalisi memenangkan Joko Widodo dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Kami juga membangun kerja sama dengan partai lain, karena kami tahu sejarah ini dibentuk bersama-sama melalui perjuangan bersama-sama. Ada partai yang dalam rekam jejaknya ikut berjuang jauh sebelum republik ini didirikan, ya kami membuka pintu gotong royong itu," ujar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika